BantenNet, TANGERANG – Pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam.
Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Banten, Ahmad Suhud, menyayangkan pelaksanaan proyek yang bernilai miliaran rupiah tersebut. Pasalnya, berdasarkan temuan dan pantauan di lapangan, para pekerja diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm proyek, rompi safety, sarung tangan, maupun sepatu boot pengaman, sebagai standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai.
Menurut Ahmad Suhud, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Terlebih, proyek yang menggunakan anggaran pemerintah seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh ketentuan teknis, administrasi, serta keselamatan para pekerja.(11/11/2026)
Ia menegaskan, penerapan keselamatan konstruksi bukan sekadar hanya formalitas, melainkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa maupun pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,” jelas Suhud.
Sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor : 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), Bahwa setiap pekerjaan konstruksi wajib menerapkan sistem keselamatan konstruksi. Dan jika ada ke tidak patuhan terhadap ketentuan tersebut maka dapat berimplikasi pada tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penghentian pekerjaan apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan,”ujar Suhud.
Lembaga BP2A2N Banten juga tak hanya menyoroti persoalan K3, tetapi dugaan adanya pekerjaan proyek yang telah dimulai sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan, yang cukup mengkhawatirkan.
Ahmad Suhud menilai, persoalan administrasi kontrak tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang selaku instansi terkait.
Pasalnya, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaksanaan pekerjaan harus didasarkan pada kontrak yang sah dan mengikuti tahapan pengadaan sesuai dengan ketentuan.
Karena hal tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021.
Ketentuan mengenai penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak, serta kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi bagian paling penting yang harus dipatuhi.
“Jangan sampai proyek dengan anggaran miliaran rupiah justru mengabaikan keselamatan pekerja dan prosedur administrasi.
Rencananya, Kami juga akan mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan kontrak dan SPK yang sah. Ini harus dijelaskan secara terbuka oleh Dinas terkait,” tegas Ahmad Suhud.
“Saya meminta Dinas Perkim Kabupaten Tangerang melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan proyek, termasuk memastikan tanggal kontrak, penerbitan SPK, tanggal mulai pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan dokumen pengadaan.
Menurutnya, pengawasan terhadap proyek pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga harus memastikan tertib administrasi, kualitas pembangunan, transparansi anggaran, dan perlindungan keselamatan tenaga kerja.
Dipersoalan Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang, dengan pagu anggaran mencapai Rp.1.973.173.135 atau hampir Rp.2 miliar, Lembaga BP2A2N Banten menyatakan sikap akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta pihak Dinas memberikan klarifikasi secara resmi agar tidak menimbulkan pertanyaan lebih luas di tengah masyarakat,”pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perkim Kabupaten Tangerang maupun penyedia jasa pelaksana proyek (red.CV. Pelita Hazim Pratama) masih perlu dimintai konfirmasi terkait dugaan pekerja tanpa APD dan K3 serta dugaan dimulainya pekerjaan sebelum SPK diterbitkan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait isi pemberitaan, demi menjaga prinsip keberimbangan “Cover both sides atau Cover multi-side) tanpa melakukan penghilangan fakta atau penyeleksian narasumber secara sepihak.
>Yan
