BantenNet, KABUPATEN TANGERANG – Meski pemilihan ketua dan pengurus, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Tangerang, periode 2023 – 2027 telah selesai. Akan tetapi kursi panas yang telah disahkan Kadin Provinsi Banten, kini berada di Meja Hijau
Gimana tidak, melaui Kuasa Hukum Era Marzuki and Patners, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Tangerang pimpinan Munadi menggugat Kadin Banten ke Pengadilan Negri Tangerang.
Tidak main main, tetdapat 5 gugatan yan di ajukan Kuasa Hukum Era Marzuki and Patners ke PN Tangerang, lima (5) diantaranya, Kadin Provinsi Banten, Panitia Penyelenggara, Guntur, Karteker, hingga Kadin Indonesia. Rabu (01/03/2023).
“Ada 5 tergugat yang kami gugat ke PN Tangerang, diantaranya, Kadin Provinsi Banten ,Panitia penyelenggara, Guntur, Karteker, sedangkan kadin indonesia turut tergugat juga dalam perkara ini,” kata Era Marzuki Kuasa Hukum di halaman PN Tangerang.
Lebih lanjut Era mengungkapkan, pihaknya telah melakukan gugatan atas melanggar hukum di Pengadilan Negeri Tangerang.
Kami menduga adanya perbuatan melawan hukum atas pelanggaran AD/ART kadin sesuai Keppres no. 18 tahun 2022 yang ditandatangani oleh presiden tgl 21 September 2022.
“Tindakan Kadin provinsi terhadap Kadin Kabupaten Tangerang tidak sesuai AD/ART ini yang disebut perbuatan melawan hukum,” ungkap Era Marzuki.
Sesuai AD/ART, Kadin Kabupaten Tangerang periode 2017-2022, telah melaksanakan Mukab VII pada 26 Oktober 2022 adalah sah.
“Herannya, Kadin Kabupaten Tangerang yang telah melaksanakan mukab VII pada oktober lalu dinyatakan tidak sah, dengan alasan tidak sesuai peraturan AD/ART,” terang Era pada Rabu (01/03/2023).
Terpisah, disela penundaan sidang, TB. Sukarna selaku kuasa hukum tergugat saat di konfirmasi mengatakan, pihaknya tentu mengikuti proses peradilan.
“Kami dari pihak tergugat tentu mengikuti proses peradilan yang ada , hari ini tertunda disebabkan ketua majelis hakim ada halangan, kata Kuasa Hukum Kadin Provinsi Banten Rabu (01/03)
Bahkan Saat disinggung prihal pelantikan Ketua dan pengurus Kadin Kabupaten Tangerang pada kemarin lusa, TB.Sukarna kuasa hukum Kadin Provinsi Banten mengatakan, proses peradilan tidak a mempengaruhi acara pelantikan.
“Peradilan perdata ini tidak mempengaruhi acara pelantikan tersebut, tentu sah sah saja,” sambung Sukarna.
Ia berharap kepada mantan pengurus Kadin Kabupaten Tangerang dapat menyelesaikan persoalan secara baik baik bahkan secara organisasi dan kekeluargaan.
“Kita tetap membuka peluang bagi rekan rekan mantan pengurus untuk bergabung dengan kepengurusan yang ada, serta pengurusan mendatang,” pungkas TB. Sukarna.
red
