BantenNet, TANGERANG – DPP LSM GPRUKK telah secara resmi melayangkan surat somasi kepada Soma Atmaja, yang merupakan mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Surat somasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang disinyalir diberikan kepada PT Intan Agung Makmur pada tanggal 6 Maret 2024 di perairan laut Desa Kohod. Lembaga swadaya masyarakat ini mencurigai adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Soma Atmaja, mengingat kewenangan penerbitan PKKPR seharusnya berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
“Dugaan ini diperkuat dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021, yang mengatur mengenai penyelenggaraan penataan ruang laut. Berdasarkan Pasal 139 ayat (1), disebutkan bahwa Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan di perairan pesisir kepada Gubernur, dengan syarat bahwa Gubernur tersebut telah menetapkan peraturan daerah yang bersangkutan,” Ucap Asep Setiadi selaku Ketua Umum DPP LSM GPRUKK , senin 10 pebruari 2025 di kantornya.
Dirinya menilai, bahwa tindakan mantan Kepala DPMPTSP dalam menerbitkan PKKPR untuk PT Intan Agung Makmur merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Pengawasan terhadap pengelolaan ruang laut dan penerbitan izin merupakan hal yang sangat vital, terutama dalam konteks menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut.
“ Kami berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dapat terjaga. Sebagai lembaga kami sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan dan tata kelola sumber daya, agar semua pihak yang terlibat dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan masyarakat dan lingkungan, dan LSM GPRUKK akan melakukan gugatan kepada mantan kepala DPMPTSP kabupaten tangerang yang kami duga telah melakukan perbuatan melawan hukum,” papar Asep Setiadi.
Dalam konteks ini,lanjut Asep, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan umum. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih dari praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, pengelolaan sumber daya laut yang baik tidak hanya akan berdampak pada keberlanjutan ekosistem, tetapi juga akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“DPP LSM GPRUKK menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, serta melindungi hak-hak masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan,” Tegas Asep Setiadi.
> mul
