BantenNet,TANGERANG – Ratusan petani di beberapa wilayah menggelar aksi unjuk rasa (UNRAS) di depan kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang pada Senin (19/10/2026).
Aksi unjuk rasa dengan cara Long march atau jalan kaki ini merupakan bentuk kekecewaan para petani yang merasakan dampak kekeringan lahan pertanian atau sawah mengering selain itu juga sebagai bentuk kado ulang tahun Kabupaten Tangerang ke 394 dari para Petani yang kecewa.
Ratusan perwakilan para petani dari wilayah Tigaraksa, Jambe, Cisoka Balaraja dan Jayanti itu menuntut langkah konkret Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam mengatasi nasib para petani yang saat ini sedang dilanda kekeringan dan tak tersentuh.
Aksi Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMPKP) yang sebelumnya telah melayangkan surat permintaan audiensi dengan pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, namun tak mendapatkan respon positif dengan alasan sibuk dengan berbagai kegiatan.
Bahkan pihak Dinas, terkesan menantang dan mempersilahkan para aktivis yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMPKP), untuk melakukan aksi unjuk rasa di muka umum, jika menilai kurang puas dengan pelayanan dan kinerja mereka (DPKP) dan hal itu disampaikan langsung oleh sang Kadis. Hal tersebut sontak membuat para aktivis dan pemerhati kebijakan publik geram.
Ahmad Suhud selaku Direktur eksekutif Lembaga BP2A2N Banten dalam keterangannya kepada awak media menjelaskan, “Sehubungan dengan adanya tantangan tersebut, akhirnya kami (GMPKP), bersepakat mengirimkan surat secara resmi untuk menggelar aksi demo ini, sesuai kutipan pernyataan Kadis DPKP Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono,” tegasnya
Disamping itu Aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk rasa keprihatinan kami terhadap kondisi ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Tangerang yang saat ini mengalami kekeringan.
Suhud menjelaskan, saat ini para petani di beberapa wilayah Kecamatan khususnya Dapil 1 tengah menderita akibat lahan pertanian mereka tak bisa lagi digarap.
“Disaat Pemerintah Pusat sedang gencar melakukan sosialisasi soal ketahanan pangan yang menjadi skala prioritas, namun mirisnya ratusan hektar sawah di wilayah Kabupaten Tangerang khususnya di wilayah Tigaraksa, Jambe, Jayanti Balaraja, saat ini tak berfungsi, lalu bagaimana dengan program ketahanan pangan, apa cukup dengan seremonial di Kecamatan Mauk dan Pakuhaji saja,”jelasnya
Llalu bagaimana dengan Kecamatan lainnya. Kemarin saya pantau di Desa Cangkudu, wilayah Cisereh, Pematang ratusan sawah mengering padahal itu nggak jauh dari saluran irigasi, itu yang membuat kita semua miris melihatnya,” ujar Suhud
Lebih lanjut Ahmad Suhud juga mengatakan, selain persoalan sawah yang mengering, pihaknya juga akan mempertanyakan soal anggaran pengadaan yang disinyalir banyak penerima manfaat yang fiktif.
Ada persoalan anggaran yang kami duga penerima fiktif tahun sejak tahun anggaran 2024, 2025 juga 2026, ini perlu dijelaskan kepada publik,”terangnya kesal
Sementara H. Alamsyah MK, yang juga ikut dalam aksi tersebut mengatakan, rencananya Ratusan massa para petani tersebut akan bergerak mengepung kantor DPKP Kabupaten Tangerang, jika aspirasinya tidak ditanggapi dengan baik.
“Mana pak Kadis DPKP Kabupaten Tangerang, yang katanya tak gentar jika di Demo, jangan asal sesumbar lebih memilih Demo dari pada audiensi, nonggol dong? Kami datang bersama para petani minta penjelasan atas pernyataan anda, jika tidak kami akan kepung kantor Dinas Pertanian,” tandasnya
Diberitakan sebelumnya, aktivis pergerakan Kabupaten Tangerang H. Alamsyah MK, mendesak DPKP Kabupaten Tangerang untuk menyelamatkan ratusan hektar lahan pertanian yang mengering.
Dirinya, mempertanyakan keberadaan dan peran serta langkah nyata Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dalam mengantisipasi dampak musim kemarau panjang tersebut terhadap sektor pertanian. Lalu berbagai kesulitan yang dialami para petani guna mendapatkan pasokan air untuk mengolah lahan pesawahan mereka
“Memang persoalan air bukanlah persoalan baru di Kabupaten Tangerang, lahan persawahan bisa di tanami hanya di saat musim penghujan saja, tapi disini langkah dan kebijakan apa yang sudah mereka berikan kepada petani menghadapi persoalan tersebut.
Seharusnya Pemerintah Daerah, khususnya Dinas terkait yang membidangi pertanian, telah memiliki strategi dan langkah antisipasi yang terukur, contohnya mengaktifkan lagi saluran-saluran air yang tersumbat dan telah hilang tertutup timbunan tanah dengan cara berkoordinasi aktif dengan dinas terkait, serta memperbanyak mesin pompanisasi untuk mengatasi hal-hal seperti ini, jangan malah sibuk seremonial belaka,”pungkasnya
>Yan
