BantenNet, TANGERANG – Polemik pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang, kini menjadi sorotan.
Dalam penyampaiannya kepada awak media, Kepala Desa Patrasana, Mohammad Sobri, sangat menyayangkan adanya persoalan dalam kegiatan pembangunan tersebut.
Menurutnya, pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah seharusnya dilaksanakan secara maksimal, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Desa Patrasana.
Rencananya kegiatan tersebut meliputi pemasangan satu unit pompa transfer berkapasitas 450 liter per menit (lpm) jenis Horizontal Centrifugal Pump.hal itu
berdasarkan informasi pada kegiatan proyek, pembangunan tersebut yang memiliki nilai anggaran fantastik sebesar Rp. 1.973.173.135, dengan sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026, dan kerjaan oleh CV. Pelita Hazim Pratama.
Mohammad Sobri, sendiri tidak mengetahui jika anggaran tersebut mencapai Rp. 1,9 milyar. Terlebih, proyek SPAM ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yakni ketersediaan air bersih, “jelasnya (20/11/2026)
Seharusnya jika itu memang proyek kegiatan dari Dinas Perkim Kabupaten Tangerang dapat lebih memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut,”ucapnya
“Sejak awal saya berharap agar setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, perencanaan, serta ketentuan yang berlaku sehingga anggaran yang hampir Rp .2 miliar tersebut tidak menjadi sia-sia dan hasil pembangunannya dapat benar – benar dirasakan oleh masyarakat Desa Patrasana,”ujarnya
“Jujur kami Pemerintah Desa sejak awal tidak mengetahui jika anggarannya segitu? Emang sangat disayangkan, jika dengan anggaran fantastik hanya di focuskan pada satu titik lokasi saja, sedangkan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Desa Patrasana tersebut tersebar di berbagai wilayah baik RT, RW, dan Kejaroan.
“Namun demikian kami selaku Pemerintah Desa hanya sebatas penerima manfaat, apapun itu jenis pembangunannya, kami tetap apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah merealisasikan kebutuhan warga Desa kami,” ucapnya mengakhiri
Perlu diketahui bersama, Pembangunan sarana air minum semestinya menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru di tengah warga. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek menjadi hal terpenting agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan pembangunan
>Yan
