BantenNet, TANGERANG – Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan dan menuai tanda tanya.
Pasalnya, proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai anggaran fantastis mencapai Rp.1.973.173.135 atau hampir Rp.2 miliar.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. Pelita Hazim Pratama.(10) 11/2026)
Besarnya nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah daerah untuk pembangunan sarana penyediaan air minum itu memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, kualitas pekerjaan, serta kesesuaian antara spesifikasi teknis dengan realisasi di lapangan.
Sorotan terhadap proyek ini juga memunculkan dugaan adanya praktik yang tidak semestinya dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga muncul istilah dugaan proyek bancakan. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak pekerjaan, realisasi anggaran, serta hasil pekerjaan fisik di lapangan.
Senada disampaikan Aktivis Kabupaten Tangerang yang juga selaku Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Banten, Ahmad Suhud, dalam pernyataannya mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan segera melayangkan surat secara resmi kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang, untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terkait besarnya anggaran proyek SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Desa Patrasana tersebut.
Menurutnya, nilai anggaran yang mencapai Rp.1.973.173.135 bukanlah angka yang kecil. Karena itu, masyarakat juga berhak mengetahui secara transparan peruntukan anggaran, rincian pekerjaan, spesifikasi teknis, hingga hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh CV. Pelita Hazim Pratama.
Ahmad Suhud menegaskan, “Coba bandingkan dengan kegiatan yang berada di Kp.Kakulu, RT 01/04, Desa Dangdeur, Kecamatan Jayanti, (red.depan rmh Jaro Pardi), dengan anggaran APBD TA. 2026 Kabupaten Tangerang senilai Rp. 248. 638.000 oleh CV.Jaya Nusantara, sangat jauh dan timpang sekali,” jelasnya
“Ini jelas aneh, Jika CV. Pelita Hazim Pratama anggarannya kok, bisa mencapai Rp.1.973.173.135 di Desa Patrasana, padahal jenis kegiatannya sama,yaitu Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sumber anggaran juga sama tetapi berbeda pelaksana, jelas ini patut di curigai adanya konspirasi terselubung,” ungkap Suhud
Perbandingan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial sekaligus upaya mendorong kita bersama dalam transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara, ditambah dengan adanya efesiensi anggaran, tapi ini malah terkesan adanya “Bancakan”
Ahmad Suhud juga menjelaskan, Pihaknya berharap Dinas Perkim Kabupaten Tangerang dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan tidak mengabaikan permintaan klarifikasi yang akan disampaikan secara resmi oleh lembaganya, terlebih soal status lahan yang digunakan, diduga milik Dinas pengairan.
Terakhir,Saya tenegaskan, apabila dalam proses klarifikasi dan penelusuran nantinya ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara anggaran, spesifikasi, dan realisasi pekerjaan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Publik tentunya berhak pula mengetahui secara terbuka bagaimana anggaran hampir Rp.2 miliar tersebut digunakan, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan hingga hasil akhir pembangunan.
Terlebih, proyek SPAM ini memiliki tujuan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air bersih. Karena itu, kualitas dan manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Patrasana.
Untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, Dinas Perkim Kabupaten Tangerang diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait rincian anggaran, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan proyek tersebut.
Aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum juga dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan maupun praktik korupsi dalam proyek tersebut berdasarkan bukti dan hasil penelusuran.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan secara resmi dari Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, juga pihak pelaksana atau CV. Pelita Hazim Pratama.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar anggaran publik yang hampir Rp.2 miliar tidak sekadar terserap dalam kegiatan pembangunan, tetapi benar-benar menghasilkan fasilitas air bersih yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Patrasana pada umumnya
>Yan
