BantenNet, KOTA TANGERANG -Keberadaan sejumlah bangunan dan tempat usaha di sepanjang saluran pengairan Jalan KH Maulana Hasanuddin, Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, menjadi perhatian LSM Harimau.
Dari hasil pantauan di lapangan, area yang diduga merupakan lahan pengairan tersebut kini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan usaha. Mulai dari warung sembako, toko ponsel, warung kopi hingga showroom mobil.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai status lahan dan izin pemanfaatannya. Pasalnya, saluran tersebut memiliki fungsi penting sebagai jalur aliran air dari Situ Cipondoh menuju Saluran Mookervart, kawasan Daan Mogot.
Ginting dari LSM Harimau mempertanyakan pengawasan Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Satpol PP.
“Ini bukan persoalan baru. Bangunan dan aktivitas usaha di lokasi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan bisa dilihat langsung di lapangan. Kami mempertanyakan, selama ini pengawasan dari dinas terkait seperti apa?” ujar Ginting.
Ia juga menyoroti kondisi lebar saluran yang menurut pengamatannya mengalami penyempitan. Dari yang sebelumnya diperkirakan sekitar enam meter, kini disebut hanya tersisa kurang lebih empat meter.
Menurut Ginting, apabila kondisi tersebut benar, pemerintah harus segera melakukan pengecekan karena penyempitan saluran berpotensi mengganggu kelancaran aliran air, terutama ketika debit air meningkat saat hujan.
Selain bangunan, persoalan sampah juga ditemukan di sekitar aliran sungai. Sampah rumah tangga dan sisa aktivitas perdagangan terlihat berada di kawasan tersebut.
“Saluran air jangan sampai kehilangan fungsinya. Selain diduga dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, kebersihan sungai juga harus diperhatikan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.
Sorotan lainnya tertuju pada lahan di depan usaha Roti 88, Poris Jaya. Berdasarkan pantauan di lokasi, area tersebut telah dilakukan pengecoran dan dipagari serta dipasangi tali untuk digunakan sebagai tempat parkir kendaraan usaha.
Seorang warga menyebut lahan tersebut diduga berkaitan dengan seseorang bernama H. Majid. Namun, hingga saat ini pihak yang bersangkutan belum berhasil ditemui untuk dimintai keterangan.
Warga menyayangkan apabila lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan umum justru dimanfaatkan untuk kepentingan usaha pribadi tanpa kejelasan status dan perizinan.
Ginting mengatakan, pihaknya akan membawa persoalan ini kepada Dinas PUPR Kota Tangerang, khususnya bidang pengairan, serta Satpol PP agar dilakukan pemeriksaan langsung.
LSM Harimau meminta pemerintah tidak tutup mata terhadap persoalan tersebut. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan status tanah, legalitas bangunan, izin pemanfaatan lahan, serta apakah aktivitas komersial di sepanjang saluran itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada pelanggaran, harus ditindak sesuai aturan. Jangan sampai fasilitas yang seharusnya untuk kepentingan umum justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tutup Ginting.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Kota Tangerang maupun Satpol PP terkait dugaan pemanfaatan lahan pengairan tersebut. Pihak pengelola usaha yang disebutkan juga masih perlu dimintai klarifikasi.
>Idn
