Oleh: Kurtubi
Tokoh Masyarakat Tangerang
Pelantikan DR. Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026 menjadi salah satu dinamika politik komunikasi yang menarik perhatian publik tahun ini.
Sosok yang dikenal sebagai aktivis senior dan Direktur Great Institute ini kini dipercaya memimpin lembaga strategis negara yang bertugas mengorkestrasi komunikasi pemerintah.
Jabatan ini memiliki peran yang sangat penting. Bakom RI merupakan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Tugas utamanya adalah mengelola, mengoordinasikan, dan mensinkronisasikan komunikasi serta informasi terkait kebijakan dan program strategis pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.
Lalu, bagaimana arah ke depan Bakom RI di bawah kepemimpinan baru ini?
1. DARI KRITIKUS DI LUAR MENJADI NARATOR DI DALAM: MODAL SOSIAL DAN PENGALAMAN GERAKAN
Ini menjadi salah satu modal utama yang dimiliki kepemimpinan baru.
Selama ini, komunikasi pemerintah sering dinilai masih menggunakan bahasa birokrasi yang normatif. Para pemimpin Bakom sebelumnya datang dengan latar belakang yang beragam, mulai dari latar belakang komunikasi istana hingga riset dan survei politik.
DR. Syahganda Nainggolan datang dengan latar belakang yang berbeda, yaitu sebagai aktivis era 80-an, akademisi, dan pengamat kebijakan publik yang telah lama aktif dalam diskursus kebangsaan melalui Sabang Merauke Circle dan Great Institute. Pengalaman panjang di luar pemerintahan memberikan pemahaman tersendiri mengenai dinamika aspirasi masyarakat, media, dan gerakan sipil.
Ke depan, pengalaman tersebut berpotensi mengubah pendekatan komunikasi Bakom:
– *Dari Monolog Menjadi Dialog Dua Arah:* Sesuai dengan pernyataan perdananya setelah pelantikan, Syahganda menegaskan bahwa tugas Bakom tidak hanya menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga memastikan pesan dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kembali kepada pemerintah. Hal ini sejalan dengan fungsi Bakom untuk menjembatani komunikasi.
Narasi Persatuan Nasional: Dalam pernyataannya, ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo bahwa komunikasi pemerintah harus menjadi alat untuk menjaga persatuan nasional. Dengan jaringan dan pengalaman dialog lintas kelompok yang dimilikinya, diharapkan Bakom dapat merangkul berbagai spektrum pandangan publik.
2. TANTANGAN KE DEPAN: MENJAGA EFEKTIVITAS NARASI DI TENGAH DINAMIKA INFORMASI
Bakom RI di bawah kepemimpinan baru menghadapi tiga agenda kerja struktural yang menjadi perhatian publik:
Pertama, Menjembatani Komunikasi Pusat dan Daerah.
Tugas Bakom adalah menyinkronkan komunikasi pemerintah pusat dan daerah. Masih sering ditemukan program strategis di pusat yang belum terkomunikasikan secara optimal di daerah. Dengan pengalaman membangun jaringan nasional, kepemimpinan baru diharapkan mampu mendorong komunikasi pemerintah yang lebih membumi dan mudah dipahami publik.
Kedua, Mengelola Isu Strategis Secara Konstruktif.
Bakom RI akan menghadapi berbagai isu strategis nasional, seperti implementasi UU Reforma Agraria 2026, sosialisasi RUU Perampasan Aset, UU perburuhan dan berbagai program prioritas pemerintah. Publik menantikan pendekatan komunikasi yang lebih mengedepankan transparansi data, argumentasi kebijakan, dan literasi publik.
Ketiga, Penguatan Kelembagaan yang Profesional dan Kredibel.
Bakom adalah lembaga yang berkedudukan sangat dekat dengan Presiden. Oleh karena itu, profesionalisme dan kredibilitas lembaga menjadi kunci utama. Publik mengenal sosok DR. Syahganda Nainggolan sebagai figur yang memiliki pendirian dan perspektif yang kuat. Harapannya, hal tersebut dapat memperkuat posisi Bakom sebagai lembaga komunikasi negara yang kredibel, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat dan media.
Dalam menjalankan tugasnya, DR. Syahganda Nainggolan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kematangan narasi dan adaptasi komunikasi digital.
PELUANG BAKOM MENJADI JEMBATAN KOMUNIKASI
Penunjukan DR. Syahganda Nainggolan dapat dibaca sebagai langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat dimensi dialog dalam komunikasi pemerintah, dengan melibatkan figur yang memiliki pengalaman panjang di luar birokrasi.
Masa depan Bakom di bawah kepemimpinan baru akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mewujudkan prinsip komunikasi dua arah sebagaimana yang ia sampaikan: “Intinya kan komunikasi dan narasi.”
Jika Bakom mampu menjadi jembatan yang efektif dalam menjelaskan kebijakan negara dengan bahasa yang mudah dipahami rakyat, sekaligus menjadi kanal yang efektif dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah, maka lembaga ini akan memiliki peran yang sangat signifikan.
100 hari kerja pertama akan menjadi periode yang penting untuk melihat arah dan gaya komunikasi baru yang akan dibangun oleh Bakom RI. Publik tentu menantikan narasi persatuan dan kebijakan yang konstruktif dari lembaga ini.
