BantenNet, TANGERANG – Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah di SD Negeri Patrasana 3, Kampung Pala Tegal, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, mendapat sorotan serius dari Ketua LSM Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi- Tangerang Raya (KOMPAK-TRB), H. Retno Juarno, S.H.
Sorotan tersebut menyangkut mekanisme pelaksanaan pembangunan dengan sistem swakelola yang dinilai belum dibarengi komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Desa Patrasana maupun komite sekolah.
H. Retno Juarno menilai, program revitalisasi sekolah yang menggunakan anggaran pemerintah Ratusan juta, harus lebih mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi.(18/11/2026)
Menurutnya, komunikasi dengan pemerintah Desa setempat dan komite sekolah juga penting agar pelaksanaan pembangunan dapat diketahui dan diawasi bersama oleh unsur masyarakat,”tegasnya
Selain persoalan koordinasi, ia juga menyoroti dugaan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan sejumlah material bangunan yang dinilai tidak memadai. Ia meminta dinas terkait tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah dugaan rangkap peran dalam pelaksanaan program revitalisasi, khususnya apabila terdapat Kepala sekolah yang bertindak sekaligus sebagai penyedia barang atau pemborong pekerjaan,” ucapnya
Dalam prinsip pelaksanaan swakelola, Kepala sekolah hanya memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan manajemen program, bukan menjadikan kegiatan tersebut sebagai kepentingan usaha pribadi,”jelasnya
Disini ketentuan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan juga mengharuskan setiap pelaku pengadaan menghindari pertentangan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik kolusi.
Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan Kepala sekolah merangkap sebagai vendor maupun pemborong dalam kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, persoalan tersebut perlu diklarifikasi dan diperiksa berdasarkan ketentuan serta petunjuk teknis program yang berlaku,”ungkapnya
“Saya akan meminta Dinas terkait untuk segera turun langsung ke lapangan guna memeriksa pelaksanaan Program Revitalisasi SDN Patrasana 3. juga meminta dugaan keterlibatan oknum konsultan yang disinyalir ikut bermain dalam proses pengadaan barang ditelusuri secara serius oleh instansi berwenang.
Menurutnya, pemeriksaan langsung itu diperlukan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi material dengan ketentuan teknis, transparansi pengadaan, serta kualitas hasil pekerjaan. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, ia meminta agar dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Terakhir saya berharap Dinas terkait tidak hanya melakukan evaluasi secara administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan di lapangan agar penggunaan anggaran program revitalisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.
“Ini sudah “Nabrak Aturan” karena berdasarkan laporan kinerja Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen Tahun 2025 disitu menyebutkan bahwa revitalisasi sekolah dilakukan secara swakelola, melibatkan komite dan masyarakat, serta tidak dikontrakkan kepada pemborong.
Lalu pada peraturan, Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 10 juga telah mengatur kewajiban menghindari pertentangan kepentingan, pemborosan anggaran, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi dalam pengadaan barang/jasa satuan pendidikan,”tutur Retno Juarno
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SD Negeri Patrasana 3, Rahmat Fauzi, belum berhasil dihubungi untuk dimintai klarifikasi terkait pelaksanaan program revitalisasi sekolah tersebut, termasuk mengenai mekanisme pengadaan material dan pelaksanaan pekerjaan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kepala sekolah SDN Patrasana 3, pihak konsultan, pelaksana kegiatan, maupun Dinas terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan
>Yan













