banner 468x60
Banten Raya

LSM Ksatria Muda Serahkan Dokumen Tambahan ke KPK, Dugaan Penyalahgunaan Pokir DPRD Kabupaten Tangerang Kian Disorot

12

BantenNet, TANGERANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ksatria Muda kembali menyerahkan dokumen tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam belanja fisik kecamatan pada APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.

Dokumen tambahan bernomor 5559/SPK/MARNAS-KMMP/XI/2026 tersebut diserahkan langsung kepada KPK pada Jumat (13/11/2026). Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari penelusuran LSM Ksatria Muda terhadap sejumlah kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran kecamatan.

Ketua Umum LSM Ksatria Muda, Asmudyanto, menjelaskan bahwa dokumen tambahan tersebut memuat hasil penelusuran terhadap dokumen Rencana Pembangunan (Renbang) di 29 kecamatan. Data tersebut kemudian diuji silang dengan sistem pengadaan pemerintah melalui SiRUP dan SPSE.

Selain itu, pihaknya juga menelusuri profil badan usaha penyedia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum serta profil badan usaha jasa konstruksi di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Asmudyanto, hasil penelusuran menunjukkan adanya sejumlah indikasi yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait pencantuman label Pokir dalam dokumen perencanaan kegiatan kecamatan.

“Dari dokumen perencanaannya saja sudah kelihatan. Labelnya jelas, ada yang ditulis Pokir, Pokir Dewan, Dewan, sampai Aspirasi. Artinya sejak awal paket itu sudah ada pemiliknya, sudah dikapling,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Renbang di 29 kecamatan memuat 2.557 kegiatan dengan total nilai mencapai Rp267,65 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak 1.744 kegiatan senilai Rp195,61 miliar atau 73,09 persen tercatat memiliki label “POKIR”, “POKIR DEWAN”, “DEWAN”, dan “ASPIRASI”.

Sementara itu, kegiatan yang berasal dari usulan kecamatan sendiri hanya tercatat sebanyak 566 kegiatan dengan nilai Rp45,69 miliar.

Asmudyanto menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi camat dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan kegiatan yang secara administratif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Camat dan OPD itu secara aturan pengguna anggaran. Tapi dalam praktiknya, kami menduga mereka cuma ketitipan. Yang menentukan paketnya ke mana, dikerjakan siapa, diduga oknum di luar mereka,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pokir DPRD pada prinsipnya merupakan bahan masukan perencanaan yang berasal dari hasil reses anggota dewan dan harus melalui proses penelaahan sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setelah masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kegiatan tersebut semestinya menjadi program pemerintah daerah. Dengan demikian, label pengusul tidak seharusnya lagi melekat, terlebih jika sampai memengaruhi penentuan pihak pelaksana pekerjaan.

Porsi Pokir Dinilai Tidak Proporsional

Sorotan lainnya berkaitan dengan besarnya porsi anggaran Pokir terhadap keseluruhan anggaran kecamatan.

Hasil penelusuran LSM Ksatria Muda menyebutkan bahwa pagu Pokir setara 32,8 persen dari seluruh APBD 29 kecamatan, termasuk belanja pegawai dan operasional.

Bahkan, di Kecamatan Tigaraksa, porsinya mencapai 53,9 persen. Jika dibandingkan dengan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dalam DPA kecamatan, pagu Pokir setara 82,6 persen.

Di Kecamatan Rajeg dan Solear, angka tersebut bahkan disebut melampaui keseluruhan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, masing-masing mencapai 171 persen dan 129 persen.

Selain besaran anggaran, sebaran lokasi kegiatan juga menjadi perhatian. Berdasarkan dokumen Renbang, sebanyak 271 kegiatan Pokir dengan nilai Rp31,17 miliar berada di kawasan perumahan yang tersebar di 21 kecamatan.

Lokasi terbanyak berada di Kecamatan Tigaraksa sebanyak 45 kegiatan, Rajeg 35 kegiatan, Sepatan 27 kegiatan, Pasar Kemis 24 kegiatan, Panongan 23 kegiatan, dan Curug 20 kegiatan.

Diduga Tidak Selaras dengan Pagu Indikatif RPJMD
Asmudyanto juga menyoroti kesesuaian antara perencanaan kegiatan Pokir dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan semestinya disusun secara berjenjang dan saling berkaitan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Rencana Kerja perangkat daerah, hingga DPA.

Namun, berdasarkan hasil kajian yang disampaikan LSM Ksatria Muda, RPJMD Kabupaten Tangerang 2025–2029 hanya menetapkan pagu indikatif tahun 2026 untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh kecamatan sebesar Rp153,74 miliar.

Sementara itu, nilai Pokir di tingkat kecamatan mencapai Rp195,61 miliar atau setara 127 persen dari pagu indikatif tersebut.

Kondisi yang dinilai mencolok terjadi di Kecamatan Tigaraksa. Pagu indikatif dalam RPJMD disebut hanya sebesar Rp5 miliar, sedangkan nilai Pokir mencapai Rp18,47 miliar atau sekitar 3,7 kali lipat dari pagu indikatif.

598 Paket Dipatok Rp100 Juta

Temuan lainnya berkaitan dengan pola penyusunan kegiatan Pokir yang disebut menggunakan titik-titik lokasi kecil dan tersebar dengan nilai anggaran seragam.

Dari hasil penelusuran tersebut, sebanyak 598 kegiatan Pokir tercatat memiliki nilai anggaran tepat Rp100 juta.

Selain itu, terdapat 29 kegiatan Pokir senilai Rp3,08 miliar yang bahkan mencantumkan nama perseorangan dalam judul kegiatan. Jumlah terbanyak disebut berada di Kecamatan Pasar Kemis dan Sindang Jaya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengadaan paket pekerjaan. Hingga 3 November 2026, sebanyak 1.458 paket Pokir dengan nilai Rp167,06 miliar disebut telah direalisasikan.

Dari jumlah tersebut, tidak satu pun paket dilaksanakan melalui mekanisme tender. Sebanyak 1.457 paket menggunakan metode pengadaan langsung, sedangkan satu paket lainnya melalui penunjukan langsung.

Berbagai temuan tersebut, menurut LSM Ksatria Muda, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pendalaman oleh lembaga antirasuah.

Penyerahan dokumen tambahan kepada KPK diharapkan dapat menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan belanja fisik kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai hasil tindak lanjut KPK atas dokumen tambahan tersebut belum diperoleh. Seluruh dugaan yang disampaikan LSM Ksatria Muda masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh pihak berwenang dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah

>Yan

Exit mobile version