BantenNet, TANGERANG – Proyek pembangunan jalan lingkungan hotmix di RT 01, Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, diduga dikerjakan asal jadi dan jauh dari standar pekerjaan konstruksi yang semestinya.
Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 itu menelan anggaran sebesar Rp99.400.000. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Putri Sulung dengan waktu pelaksanaan selama 21 hari kalender.
Namun, berdasarkan hasil investigasi tim wartawan Kabar Publik Net bersama sejumlah awak media yang turun langsung ke lokasi, ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan buruknya pelaksanaan proyek.
Di lapangan, para pekerja terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), padahal perlengkapan keselamatan kerja merupakan kewajiban dasar dalam setiap proyek konstruksi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan standar keselamatan kerja dan terkesan diabaikan begitu saja.
A
Tak hanya itu, selama pekerjaan berlangsung, tidak terlihat adanya pengawas di lokasi. Baik dari pihak pelaksana CV Putri Sulung, dinas terkait, maupun unsur pemerintahan setempat seperti RT, tidak tampak melakukan pengawasan. Minimnya kontrol di lapangan memunculkan dugaan bahwa proyek ini berjalan tanpa pengawasan yang serius.
Kejanggalan lain juga terlihat pada papan informasi proyek. Plang proyek yang terpasang dinilai tidak memuat informasi secara lengkap dan transparan, terutama terkait spesifikasi teknis pekerjaan seperti volume, panjang, dan lebar jalan yang dikerjakan. Padahal, informasi tersebut merupakan bagian penting dari keterbukaan publik.
Kondisi fisik pekerjaan di lapangan pun menuai sorotan. Ketebalan dan lebar hamparan hotmix diduga tidak merata, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas serta ketahanan jalan dalam jangka panjang. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan dan mencederai tujuan pembangunan itu sendiri.
Salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan pelaksanaan proyek tersebut.
“Pekerjaan ini terkesan asal-asalan, hasilnya kurang maksimal. Pekerja juga tidak dilengkapi APD, dan tidak ada pengawasan dari pihak CV maupun dinas,” ujarnya.
Warga menegaskan, proyek yang dibiayai dari APBD—yang notabene berasal dari uang rakyat—seharusnya dikerjakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, bukan sekadar mengejar keuntungan tanpa memikirkan kualitas.
Masyarakat pun mendesak instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Pengawasan yang ketat dinilai penting agar pembangunan tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga.
> bob
