BantenNet, SERANG – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Reformasi menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 yang dinilai tidak transparan dan menyimpang dari prosedur resmi.
Dalam orasinya, Catur Winata, salah satu orator aksi, menyoroti lemahnya transparansi dan minimnya sosialisasi teknis kepada masyarakat. “Banyak orang tua murid yang tidak paham mekanisme teknis SPMB. Ini bukan salah mereka, tapi karena pemerintah gagal memberikan edukasi yang memadai,” tegasnya, kepada wartawan pada rabu 2 juli 2025, di depan kantor Dinas Pendidikan Banten di serang.
Catur juga menyayangkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab para kepala sekolah di tengah proses krusial penerimaan siswa baru. “Belakangan ini SPMB justru menjadi fenomena yang aneh. Banyak kepala sekolah absen, tidak hadir saat dibutuhkan. Bahkan ketika dikonfirmasi oleh LSM atau awak media, mereka cenderung menghindar,” ungkap Catur.
Ia pun meminta Gubernur Banten, Andra Soni, agar menepati komitmennya dalam menertibkan sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, komitmen tersebut baru sebatas retorika tanpa aksi nyata di lapangan.
“Kami menemukan adanya siswa yang diterima melalui jalur titipan di beberapa Sekolah di Kabupaten Tangerang dan saya ada bukti memo. SPMB seharusnya bersih dan bebas intervensi. Tapi faktanya, praktik lama masih saja terjadi,” kata Catur.
Massa aksi juga menempelkan sejumlah tuntutan tertulis di pagar depan kantor dinas. Mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap proses SPMB tahun ini dan meminta sanksi tegas terhadap sekolah-sekolah yang terbukti menerima titipan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten terkait aksi tersebut.
> ldn
