BantenNet, TANGERANG – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah, berbagai kalangan mulai melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari proses demokrasi sekaligus pengingat bahwa harapan masyarakat terhadap perubahan nyata masih sangat besar.
Ketua DPW Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Banten, Mohamad Jembar, M.Si., menegaskan bahwa satu tahun pertama pemerintahan seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan kerja atau program yang tertulis di atas kertas, tetapi juga realisasi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Pemimpin bukan hanya dituntut mampu bekerja secara administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan tindakan nyata bagi masyarakat. Rakyat saat ini menunggu bukti, bukan sekadar janji,” ujarnya, Selasa (10/03/2026).
Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang menjadi perhatian publik, di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta penataan tata ruang wilayah.
Jembar juga menyoroti persoalan banjir yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang. Dari 29 kecamatan yang ada, sebanyak 25 kecamatan terdampak banjir. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan tata ruang dan pembangunan yang lebih terintegrasi.
“Perlu langkah konkret untuk memperbaiki tata ruang yang terintegrasi agar persoalan banjir dapat diatasi dan masyarakat bisa menjalani kehidupan dengan lebih nyaman,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, keterbukaan pemerintah menjadi kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik.
Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen terhadap pengawasan kebijakan publik, GMPK menilai refleksi satu tahun pemerintahan ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala dinas, camat, lurah hingga kepala desa.
“Kinerja pemerintah tidak boleh hanya sebatas rutinitas birokrasi. Setiap kebijakan harus mampu menghadirkan solusi nyata terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Jembar menambahkan, rakyat telah memberikan mandat kepada pemimpin melalui proses demokrasi dengan harapan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, setiap janji politik harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Bukan hanya bisa bekerja, tetapi harus bisa berbuat. Rakyat menunggu realisasi dari janji-janji politik yang telah disampaikan,” ujarnya.
Ia juga berharap pemerintahan Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah dapat menjadikan refleksi satu tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun daerah secara lebih progresif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat luas.
“Pemerintahan harus dibangun dengan semangat kerja sama dan kesatuan visi, tanpa perbedaan kepentingan. Semua perangkat pemerintahan harus bekerja nyata demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
> ldn
