POleh: Kurtubi
Tokoh Masyarakat Tangerang
BantenNet, OPINI – Banten menduduki urutan 8 besar secara nasional dalam hal penghasil padi. Hal ini patut untuk diapresiasi.
Pada tahun 2025, luas panen padi di Provinsi Banten mencapai 345.421 hektare dengan total produksi mencapai 1,8 juta ton. Pencapaian tersebut mengukuhkan posisi Banten sebagai produsen padi terbesar kedelapan di tingkat nasional. Produksi padi pada 2025 yaitu sebanyak 1,77 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 223,39 ribu ton atau 14,41 persen dibandingkan produksi padi di 2024 yang sebanyak 1,55 juta ton GKG.
Prestasi ini juga sejalan dengan pencapaian Indeks Ketahanan Pangan Banten yang terus dipertahankan selama enam tahun berturut-turut.
Apresiasi ini layak diberikan kepada pemerintah Provinsi Banten, petani Banten, kepada penyuluh, dan kepada pemerintah daerah yang telah bekerja meningkatkan produktivitas.
Namun ada sebuah pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari: *Apakah target 87% LP2B Banten terpenuhi?*
Jawabannya, berdasarkan data resmi Kementerian ATR/BPN per 11 November 2026, adalah BELUM TERPENUHI.
1. FAKTA YANG TIDAK BISA DITUTUPI: BANTEN BARU 84,73%
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat tiga provinsi belum mencapai ketentuan minimal 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yakni Riau, Papua, dan Banten.
Provinsi berikutnya adalah Banten dengan capaian LP2B sebesar 84,73 persen.
Capaian nasional telah mencapai 87,98 persen. Sebanyak 324 kabupaten/kota juga sudah memenuhi ambang batas perlindungan tersebut.
Artinya, Banten berada di bawah rata-rata nasional. Banten tertinggal 2,27 persen dari target minimal 87%.
Selisih 2,27% ini terlihat kecil di atas kertas. Tetapi dalam hitungan lahan, selisih tersebut adalah ribuan hektare lahan sawah yang tidak terlindungi dan berpotensi hilang karena alih fungsi.
2. PARADOKS BANTEN: PRODUKSI TINGGI, PERLINDUNGAN MASIH RENDAH
Inilah paradoks yang menjadi inti dari analisa kritis ini.
Banten berhasil menjadi 8 besar penghasil padi nasional, tetapi Banten gagal melindungi lahan yang menghasilkan padi tersebut.
Bagaimana mungkin sebuah provinsi bisa menjadi lumbung padi nasional, tetapi pada saat yang sama tidak mampu melindungi lumbungnya sendiri?
Jawabannya ada pada 3 hal:
a. Produksi Naik Karena Produktivitas, Bukan Karena Luas Lahan Bertambah
Produksi padi Banten naik karena produktivitas per hektare meningkat, karena penggunaan varietas unggul, dan karena intensifikasi pertanian. Produksi naik bukan karena luas lahan sawah bertambah.
Jika luas lahan sawah terus berkurang, maka pada titik tertentu, kenaikan produktivitas tidak akan lagi mampu menutupi kehilangan lahan. Produksi akan turun, meskipun produktivitas per hektare tinggi.
Inilah yang disebut sebagai pertumbuhan yang rapuh: pertumbuhan yang ditopang oleh produktivitas, tetapi fondasi lahannya terus terkikis.
b. Banten Selatan Menopang, Banten Utara Berkurang
Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebenarnya telah mencatatkan perlindungan lahan mendekati 95 persen.
Artinya, capaian produksi dan capaian perlindungan LP2B Banten sangat ditopang oleh Banten Selatan, khususnya Lebak dan Pandeglang.
83% luas baku sawah di Banten berada di Banten Selatan.
Sebaliknya, di Banten Utara, khususnya di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon, lahan sawah terus tergerus oleh pembangunan perumahan, kawasan industri, jalan tol, dan infrastruktur lainnya.
Banten menjadi 8 besar bukan karena seluruh Banten melindungi lahannya. Banten menjadi 8 besar karena Lebak dan Pandeglang masih bertahan, sementara daerah lain terusmengalami pengurangan lahannya.
Jika Lebak dan Pandeglang tidak lagi mampu menahan laju alih fungsi, maka peringkat 8 besar Banten akan runtuh dalam waktu singkat.
c. Izin Non-Pertanian Adalah Faktor Utama
Menteri ATR/BPN Pak Nusron Wahid menyebut penerbitan izin untuk kegiatan nonpertanian menjadi faktor utama yang mengurangi ketersediaan lahan potensial di Banten. Perizinan tersebut mencakup pembangunan perumahan dan kawasan industri yang telah diterbitkan pada 2015, 2019, hingga 2024.
Untuk Banten, pengurangan terbesar terjadi karena sudah terbit izin nonpertanian di lokasi tersebut. Izinnya ada yang terbit tahun 2019, ada yang tahun 2024, ada yang tahun 2015.
Ini adalah pengakuan yang sangat penting. Kegagalan Banten mencapai target 87% LP2B bukan disebabkan oleh bencana alam, bukan disebabkan oleh petani yang malas bertani, tetapi disebabkan oleh penerbitan izin non-pertanian di atas lahan sawah.
Izin-izin tersebut diterbitkan oleh negara sendiri. Artinya, negara yang seharusnya melindungi lahan sawah, justru menjadi pihak yang memberikan izin untuk menghancurkan lahan sawah tersebut.
3. BUKTI DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA: TARGET 87% MASIH JAUH
Kegagalan Banten mencapai target 87% bukan hanya angka di tingkat provinsi. Kegagalan tersebut tercermin di tingkat kabupaten / kota:
Kabupaten Serang: Pernah mengajukan Raperda LP2B, namun dibatalkan karena tidak memenuhi batas minimal yang harusnya 87 persen, kita baru 66 persen. Dari total sekitar 48.500 hektare LP2B, saat ini tersisa sekitar 44.000 hektare setelah dikurangi untuk kebutuhan pembangunan jalan tol dan kawasan perumahan. e4b9
Kota Cilegon: Pemkot Cilegon mengusulkan LP2B seluas 881,14 hektare atau 76,58 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS). Namun, Kementerian Koordinator Bidang Pangan disebut tetap meminta pemerintah kabupaten dan kota menetapkan LP2B minimal 87 persen dari LP2B.
Jika Kabupaten Serang baru 66% dan Kota Cilegon baru mengusulkan 76,58%, maka jelas bahwa target 87% di Banten masih jauh dari kenyataan di banyak daerah.
4. MENGAPA BANTEN BISA 8 BESAR TAPI GAGAL 87%?
Ada beberapa penyebab :
Penyebab 1: Konflik Kepentingan Antara Investasi Dan Ketahanan Pangan
Banten adalah provinsi dengan realisasi investasi peringkat 4 besar nasional, mencapai Rp130,2 triliun. Investasi tersebut sebagian besar masuk ke sektor properti, industri, dan infrastruktur.
Investasi membutuhkan lahan. Lahan yang paling mudah dan paling murah untuk dibebaskan adalah lahan sawah. Akibatnya, terjadi tarik-menarik antara kepentingan investasi dan kepentingan ketahanan pangan.
Penyebab 2: Izin Terbit Lebih Cepat Daripada Perda LP2B
Izin perumahan dan industri terbit pada tahun 2015, 2019, dan 2024. Sementara itu, Perda LP2B di banyak kabupaten / kota belum ditetapkan sampai hari ini.
Artinya, izin alih fungsi lahan berjalan lebih cepat daripada perlindungan lahan. Ketika Perda LP2B akhirnya hendak ditetapkan, lahan yang hendak dilindungi sudah telanjur memiliki izin non-pertanian.
Inilah yang kemudian dijadikan alasan sebagai “faktor pengurang” LP2B: lahan sawah dikeluarkan dari daftar LP2B karena sudah telanjur memiliki izin non-pertanian.
Faktor pengurang ini menjadi persoalan: izin diterbitkan, lalu lahan dikeluarkan dari LP2B karena sudah ada izin, lalu target LP2B tidak tercapai, lalu izin baru diterbitkan lagi.
Penyebab 3: Tidak Ada Moratorium Yang Tegas
Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama dan moratorium alih fungsi lahan, tetapi di lapangan, moratorium tersebut belum berjalan secara tegas.
Jika moratorium berjalan tegas, maka ketika target 87% belum tercapai, tidak boleh ada izin pembangunan baru di atas lahan sawah. Tetapi faktanya, izin masih terbit.
Penyebab 4: Petani Tidak Mendapatkan Insentif Yang Layak
Petani yang mempertahankan lahannya sebagai sawah tidak mendapatkan insentif yang sebanding dengan harga jual lahan kepada pengembang. Hal ini juga kadang pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang memadai.
Jika petani menjual lahannya kepada pengembang, petani mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Jika petani mempertahankan lahannya, petani hanya mendapatkan hasil panen yang nilainya kecil dan tidak pasti.
Dalam kondisi seperti itu, petani tidak dapat disalahkan jika akhirnya menjual lahannya. Yang harus dikritisi adalah sistem yang tidak memberikan insentif kepada petani untuk mempertahankan lahannya.
