banner 468x60
Opini

BKN KANREG III BANDUNG TIDAK CUKUP HANYA KLARIFIKASI DARI BKPSDM

19

Harus Melakukan Pemeriksaan Menyeluruh Terhadap Ratusan Pejabat Yang Masuk Dalam Gerbong Pelantikan, Mutasi Dan Rotasi ASN Di Pemkab Tangerang 2026

Oleh: Kurtubi
Tokoh Masyarakat Tangerang

BKN Kantor Regional III Bandung diharapkan tidak hanya terbatas pada klarifikasi dari pihak BKPSDM, tetapi juga harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ratusan pejabat yang masuk dalam gerbong pelantikan, mutasi dan rotasi ASN di Pemkab Tangerang tahun 2026.

Harapan tersebut muncul setelah Bupati Tangerang melantik, memutasi, merotasi dan mempromosikan 362 ASN eselon III dan IV pada Selasa 27 Oktober 2026 di Gedung Serba Guna, Puspemkab Tangerang.

Pelantikan massal tersebut terdiri dari jabatan Administrator, Pengawas, dan Fungsional. Menurut Bupati, kebijakan ini ditempuh guna mengisi kekosongan jabatan dan penyegaran organisasi.

Tetapi di tengah pernyataan normatif tersebut, beredar di ruang publik informasi, aspirasi, dan dokumen SK yang dinilai tidak sejalan dengan pernyataan kebutuhan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, BKN Kanreg III Bandung tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak. BKN harus turun, memeriksa, dan membuktikan.

I. MENGAPA KLARIFIKASI DARI BKPSDM SAJA TIDAK CUKUP?

Ada 4 alasan fundamental mengapa klarifikasi dari BKPSDM saja tidak cukup.

Alasan 1: BKPSDM Adalah Pihak Yang Membuat Kebijakan

BKPSDM Kabupaten Tangerang adalah pihak yang menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan pelantikan, mutasi dan rotasi tersebut.

Dalam hukum administrasi, tidak ada prinsip yang membenarkan pihak yang membuat kebijakan menjadi hakim atas kebijakannya sendiri.

BKPSDM melalui Kepala BKPSDM sebelumnya telah menyampaikan bahwa proses telah sesuai regulasi. Tetapi pernyataan tersebut belum menjawab pertanyaan substantif yang beredar di publik.

Alasan 2: Klarifikasi Bukan Pemeriksaan

Klarifikasi adalah proses meminta penjelasan secara lisan atau tertulis. Klarifikasi tidak melibatkan pemeriksaan dokumen, tidak melibatkan verifikasi data di SIASN, dan tidak melibatkan konfirmasi kepada ASN yang bersangkutan.

Pemeriksaan adalah proses yang jauh lebih dalam: memeriksa SK satu per satu, memeriksa masa jabatan, memeriksa riwayat jabatan, memeriksa hasil uji kompetensi, memeriksa rekomendasi BKN atau Pertek, dan memeriksa kesesuaian dengan sistem merit.

Jika BKN hanya melakukan klarifikasi, maka BKN hanya akan mendapatkan narasi. Jika BKN melakukan pemeriksaan, maka BKN akan mendapatkan fakta.

Alasan 3: Ada Asimetri Informasi Yang Sangat Besar

BKPSDM menguasai seluruh data kepegawaian. Masyarakat dan ASN yang merasa dirugikan tidak memiliki akses penuh terhadap data tersebut.

BKN sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk membuka data tersebut melalui sistem SIASN dan I-MUT BKN.

Jika BKN tidak menggunakan kewenangannya untuk membuka data, maka asimetri informasi akan terus terjadi. BKPSDM akan terus mengatakan semua sudah sesuai aturan, sementara ASN yang dirugikan tidak dapat membuktikan sebaliknya karena tidak memiliki data.

Alasan 4: Kepercayaan Publik Sedang Dipertaruhkan

Pelantikan 362 ASN bukan pelantikan biasa. Pelantikan 362 ASN adalah pelantikan massal yang menyangkut nasib 362 keluarga, 362 karier, dan 362 jabatan pelayanan publik.

Jika BKN hanya melakukan klarifikasi, maka publik akan menganggap BKN tidak serius. Publik akan menganggap BKN hanya formalitas. Kepercayaan publik terhadap BKN akan runtuh.

Sebaliknya, jika BKN melakukan pemeriksaan menyeluruh dan hasilnya diumumkan secara transparan, maka kepercayaan publik akan pulih, terlepas dari apakah hasilnya menyatakan ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran.

II. APA SAJA KEJANGGALAN YANG BEREDAR DAN HARUS DIPERIKSA?

Berdasarkan informasi, aspirasi, dan data yang beredar di kalangan ASN dan masyarakat, terdapat 4 ketidaksesuaian yang harus diperiksa BKN secara satu per satu.

Ketidaksesuaian 1: Ada ASN Yang Belum 2 Tahun Malah Promosi

Bupati Tangerang dalam keterangannya seperti diwartakan Radar Banten 28 Oktober 2026 menyampaikan bahwa mutasi dan pelantikan ratusan ASN merupakan kebutuhan organisasi dan penyegaran karena banyak ASN yang sudah bekerja 4-5 tahun di tempat yang sama.

Pernyataan tersebut pada dasarnya sejalan dengan amanat Pasal 2 ayat 3 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yang menyebutkan mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

Namun, informasi yang beredar menyebutkan adanya ASN yang posisinya belum genap 2 tahun malah dipromosikan naik jabatan ke posisi yang lebih tinggi.

Jika informasi tersebut benar, maka ini bertolak belakang dengan pernyataan kebutuhan organisasi 4-5 tahun dan juga bertolak belakang dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 yang mensyaratkan minimal 2 tahun.

BKN harus memeriksa: Siapa saja ASN yang dimutasi karena sudah 4-5 tahun? Siapa saja ASN yang belum 2 tahun namun dipromosikan? Apa alasan dan dasar hukumnya?

BKN tidak boleh hanya menerima jawaban “karena kebutuhan organisasi”. BKN harus meminta bukti dokumen evaluasi kinerja dan bukti kebutuhan organisasi untuk setiap ASN yang belum 2 tahun tetapi dipromosikan.

Ketidaksesuaian 2: Sekcam Baru Satu Kali Ditempatkan Sudah Jadi Camat, Sekcam Yang Sudah Dua Kali Ditempatkan Justru Tidak Promosi

Informasi yang beredar menyebutkan ada Sekretaris Camat, Sekcam, yang baru satu kali ditempatkan langsung dipromosikan menjadi Camat.

Sebaliknya, ada Sekcam yang sudah dua kali ditempatkan, sudah memiliki pengalaman lebih lama, justru tidak dipromosikan.

Jika informasi tersebut benar, maka prinsip meritokrasi dipertanyakan. Apa dasarnya Sekcam yang pengalamannya lebih sedikit justru dipromosikan lebih cepat?

BKN harus memeriksa pola karier seluruh Sekcam dan Camat yang dilantik pada 27 Oktober 2026. BKN harus membandingkan: berapa lama masa jabatan masing-masing, berapa kali sudah ditempatkan, bagaimana nilai SKP-nya, dan apakah sudah mengikuti uji kompetensi?

Tanpa pemeriksaan perbandingan ini, maka dugaan like and dislike tidak akan pernah terjawab.

*Ketidaksesuaian 3: Guru Promosi Menjadi Kepala Bidang Tanpa Penjelasan Uji Kompetensi*

Salah satu kasus yang menjadi perbincangan hangat adalah pengangkatan seorang Guru Ahli Madya dari SMP Negeri 1 Jayanti.

Berdasarkan dokumen SK pelantikan yang beredar, jabatan lama yang tertera: Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Jayanti pada Kecamatan Jayanti, SMP, Dinas Pendidikan. Jabatan baru yang tertera: Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan.

Dokumen tersebut menjadi salah satu SK pejabat yang dipromosikan dalam pelantikan 27 Oktober 2026.

Muncul pertanyaan kritis: Bagaimana mekanisme dan penerapan prinsip meritokrasi dalam peralihan jabatan fungsional guru menjadi jabatan struktural Kepala Bidang?

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta ketentuan BKN, peralihan jabatan dari fungsional menjadi struktural atau jabatan administrator harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme manajemen ASN yang berlaku.

BKN harus memeriksa: Apakah guru tersebut sudah memenuhi syarat pangkat, golongan, pendidikan, diklat, dan uji kompetensi untuk menjadi Kepala Bidang? Apakah ada rekomendasi BKN atau Pertek untuk peralihan tersebut? Apakah ada proses seleksi terbuka atau uji kompetensi yang dilakukan?

Jika peralihan tersebut dilakukan tanpa uji kompetensi yang jelas, maka peralihan tersebut patut diduga melanggar sistem merit.

Ketidaksesuaian 4: ASN Yang Sudah 5 Tahun Justru Tidak Dirotasi

Informasi yang beredar juga menyebutkan sebaliknya: banyak ASN yang telah mengabdi lebih dari 2 hingga 5 tahun di posisi yang sama justru luput dari penyegaran organisasi dan tidak mendapatkan kesempatan rotasi.

Jika pernyataan Bupati adalah penyegaran karena sudah 4-5 tahun, maka seharusnya ASN yang sudah 4-5 tahun itulah yang pertama kali dirotasi.

Tetapi jika faktanya ASN yang sudah 5 tahun justru tidak dirotasi, sementara ASN yang belum 2 tahun justru dipromosikan, maka logika penyegaran tersebut runtuh.

BKN harus memeriksa daftar lengkap 362 ASN: berapa lama masing-masing sudah menjabat di jabatan lamanya? Siapa yang sudah 5 tahun tetapi tidak dirotasi? Siapa yang belum 2 tahun tetapi dipromosikan?

III. APA KEWENANGAN BKN KANREG III BANDUNG?

BKN memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, BKN memiliki fungsi:

1. Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria, NSPK, Manajemen ASN

BKN mengawasi penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN, termasuk di dalamnya mengenai kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, PPK.

2. Pengawasan Penerapan Sistem Merit

BKN melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit. Sistem merit adalah penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Jika mutasi dan promosi didasarkan pada kedekatan personal, bukan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, maka BKN wajib menyatakan bahwa sistem merit dilanggar.

3. Pemberian Pertimbangan Teknis, Pertek, Atau Rekomendasi

Setiap pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian pejabat struktural harus melalui pertimbangan atau persetujuan teknis BKN. Melalui layanan I-MUT BKN, usulan mutasi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Jika tidak memenuhi syarat, maka akan tertolak secara otomatis.

BKN Kanreg III harus memeriksa: Apakah seluruh 362 ASN yang dilantik sudah melalui layanan I-MUT BKN? Apakah ada yang dilantik tanpa Pertek? Apakah ada Pertek yang diterbitkan setelah pelantikan?

Jika ada pelantikan tanpa Pertek, maka pelantikan tersebut berpotensi dibatalkan secara administratif.

4. Pemeriksaan Langsung

BKN tidak hanya boleh melakukan konsultasi tertulis. BKN dapat melakukan pemeriksaan langsung ke Pemkab Tangerang, memeriksa dokumen, dan meminta keterangan dari ASN yang bersangkutan.

BKN juga dapat melakukan audit terhadap BKPSDM Kabupaten Tangerang.

IV. APA YANG HARUS DILAKUKAN BKN KANREG III BANDUNG?

Agar pemeriksaan tidak hanya menjadi formalitas, BKN Kanreg III Bandung harus melakukan 6 langkah konkret:

Langkah 1: Bentuk Tim Pemeriksa Independen

BKN Kanreg III harus membentuk tim pemeriksa yang tidak hanya terdiri dari satu orang, tetapi terdiri dari tim yang memahami manajemen ASN, sistem merit, dan I-MUT.

Tim ini harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pemkab Tangerang.

Langkah 2: Minta Daftar Lengkap 362 SK Dan Data SIASN

BKN harus meminta BKPSDM untuk menyerahkan seluruh 362 SK pelantikan, mutasi, dan rotasi pada 27 Oktober 2026, lengkap dengan:

– Nama ASN
– NIP
– Jabatan lama dan jabatan baru
– Tanggal mulai menjabat di jabatan lama
– Masa jabatan di jabatan lama, dalam tahun dan bulan
– Pangkat dan golongan
– Pendidikan terakhir
– Nilai SKP 2 tahun terakhir
– Riwayat diklat dan uji kompetensi
– Nomor Pertek BKN atau rekomendasi BKN untuk masing-masing ASN

Data ini harus dicocokkan dengan database SIASN BKN, bukan hanya dengan data yang diberikan BKPSDM.

Langkah 3: Lakukan Uji Sampel Dan Uji Silang

BKN tidak perlu memeriksa dengan cara yang lambat. BKN dapat melakukan uji sampel terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan publik:

– Guru SMPN 1 Jayanti yang menjadi Kepala Bidang.
– Guru SDN Rancailat 02 yang menjadi Kepala Seksi.
– Sekcam yang baru satu kali ditempatkan tetapi menjadi Camat.
– ASN yang belum 2 tahun tetapi dipromosikan.

Jika dalam uji sampel ditemukan pelanggaran, maka BKN harus memperluas pemeriksaan ke seluruh 362 ASN.

Langkah 4: Minta Keterangan Dari ASN Yang Merasa Dirugikan

BKN harus membuka saluran pengaduan yang aman bagi ASN yang merasa dirugikan.

Banyak ASN yang tidak berani bersuara karena takut dimutasi ke tempat yang jauh atau dinonjobkan. BKN harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

BKN harus memeriksa: Apakah ada ASN yang memiliki kinerja baik tetapi tidak dipromosikan? Apakah ada ASN yang sudah memenuhi syarat tetapi dilewati?

Langkah 5: Periksa Proses Baperjakat Atau Tim Penilai Kinerja

Setiap mutasi, rotasi, dan promosi harus melalui pembahasan dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Baperjakat, atau Tim Penilai Kinerja.

BKN harus meminta notulen rapat Baperjakat: Kapan rapat dilakukan? Siapa saja yang hadir? Apa dasar pertimbangan untuk masing-masing ASN? Apakah ada catatan dissenting opinion?

Jika tidak ada notulen Baperjakat, maka proses mutasi tersebut patut diduga cacat prosedur.

Langkah 6: Umumkan Hasil Pemeriksaan Secara Transparan

Hasil pemeriksaan BKN harus diumumkan secara terbuka kepada publik, bukan hanya disampaikan secara tertutup kepada BKPSDM.

Pengumuman harus memuat: Berapa ASN yang sudah sesuai aturan? Berapa ASN yang belum memenuhi syarat? Apa rekomendasi BKN? Apakah ada SK yang harus dibatalkan atau diperbaiki?

Transparansi adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan publik.

V. APA KONSEKUENSI JIKA BKN HANYA KLARIFIKASI?

Jika BKN Kanreg III Bandung hanya melakukan klarifikasi dari BKPSDM, maka akan terjadi 4 konsekuensi buruk:

Konsekuensi 1: Praktik Mutasi Berbasis Kedekatan Akan Terus Terjadi

Jika pelantikan 362 ASN yang diduga bermasalah ini dibiarkan tanpa pemeriksaan menyeluruh, maka pada pelantikan berikutnya, praktik yang sama akan terulang dengan skala yang lebih besar.

ASN yang berprestasi akan menjadi malas, karena mereka tahu bahwa promosi tidak ditentukan oleh kinerja, tetapi oleh kedekatan.

Konsekuensi 2: Sistem Merit Akan Mati

Sistem merit adalah jantung dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jika sistem merit dilanggar dan BKN diam, maka sistem merit akan mati di Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang yang memiliki sekitar 23 ribu pegawai akan menjadi contoh buruk bagi daerah lain.

Konsekuensi 3: Pelayanan Publik Akan Menurun

Jika jabatan diisi oleh orang yang tidak kompeten, maka pelayanan publik akan menurun.

Kepala Bidang Pendidikan yang tidak memahami manajemen pendidikan akan membuat kebijakan pendidikan yang keliru. Camat yang tidak memahami pemerintahan kecamatan akan membuat pelayanan kecamatan menjadi lambat.

Yang dirugikan bukan hanya ASN yang tidak dipromosikan. Yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Tangerang yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan berkualitas.

Konsekuensi 4: BKN Akan Kehilangan Wibawa

BKN adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan. Jika BKN tidak menggunakan kewenangannya, maka BKN akan kehilangan wibawa di mata Pemkab dan di mata ASN.

Pemkab akan menganggap bahwa BKN hanya bisa mengklarifikasi, bukan memeriksa. ASN akan menganggap bahwa mengadu ke BKN tidak ada gunanya.

BKN Kanreg III Bandung diharapkan tidak hanya terbatas pada klarifikasi dari pihak BKPSDM, tetapi juga harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ratusan pejabat yang masuk dalam gerbong pelantikan, mutasi dan rotasi ASN di Pemkab Tangerang.

Klarifikasi adalah langkah awal, bukan langkah akhir.

Pemeriksaan menyeluruh adalah langkah yang wajib dilakukan BKN sebagai lembaga pengawas manajemen ASN.

BKN harus memeriksa 362 SK satu per satu, mencocokkan dengan SIASN dan I-MUT, memeriksa masa jabatan, memeriksa uji kompetensi, memeriksa Pertek, memeriksa Baperjakat, dan mendengarkan ASN yang merasa dirugikan.

Exit mobile version