Oleh: Kurtubi
Tokoh Masyarakat Tangerang
BantenNet, OPINI – Sertijab pejabat di Pemkab Tangerang tidak boleh lagi hanya dibaca sebagai acara seremonial pergantian jabatan.
Sertijab harus dibaca sebagai dokumen publik yang menunjukkan apakah sistem merit berjalan atau tidak.
Dan jika Sertijab menyisakan lubang besar pengabaian meritokrasi, maka persoalannya tidak lagi cukup diselesaikan di tingkat Kabupaten Tangerang. Persoalannya harus naik ke tingkat pengawasan negara: Badan Kepegawaian Negara, khususnya Kantor Regional III Bandung.
Bukan karena Pemkab Tangerang tidak mampu memperbaiki diri. Tetapi karena dalam sistem kepegawaian nasional, BKN adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi, mengaudit, dan menegakkan sistem merit.
Jika lubang meritokrasi itu dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya satu Sertijab. Yang rusak adalah kepercayaan ASN dan kepercayaan publik terhadap seluruh sistem kepegawaian di Kabupaten Tangerang.
Tulisan ini sengaja disusun secara aman secara hukum: tidak menuduh individu, tidak menyebut nama pejabat dengan tuduhan, tidak menyimpulkan adanya pelanggaran oleh orang tertentu. Tulisan ini hanya menguji sistem, menguji prosedur, dan mendesak pengawasan oleh lembaga yang berwenang.
Kritik terhadap sistem dan desakan pengawasan oleh lembaga negara adalah kritik yang dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945.
I. APA YANG DIMAKSUD DENGAN LUBANG BESAR PENGABAIAN MERITOKRASI?
Lubang besar pengabaian meritokrasi bukan lubang yang terlihat di gedung. Lubang tersebut adalah lubang prosedural yang dapat diamati oleh publik dari dokumen-dokumen terbuka.
Ada 6 lubang yang paling sering disorot publik dalam setiap Sertijab di Pemkab Tangerang:
Lubang 1: Lubang Transparansi Seleksi
Dalam sistem merit, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas harus melalui seleksi terbuka dan kompetitif.
Lubang muncul ketika Sertijab digelar, tetapi publik tidak pernah menemukan pengumuman seleksi terbuka yang dapat diakses. Publik tidak pernah melihat siapa saja peserta seleksinya. Publik tidak pernah melihat nilai hasil seleksinya.
Jika pengumuman seleksi tidak dapat ditemukan oleh publik, maka publik berhak bertanya: apakah seleksi terbuka benar-benar dilakukan, atau jabatan tersebut diisi melalui penunjukan langsung yang dibungkus dengan istilah seleksi internal?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan dokumen pengumuman seleksi.
Lubang 2: Lubang Kesesuaian Kompetensi Dengan Jabatan
Prinsip merit yang paling dasar adalah: the right man in the right place.
Lubang muncul ketika publik melihat adanya penempatan pejabat di jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman jabatan, dan kompetensi teknisnya.
Seorang pejabat yang tidak pernah menangani pekerjaan umum, tiba-tiba ditempatkan di jabatan yang menangani pekerjaan umum. Seorang pejabat yang tidak pernah menangani pendidikan, tiba-tiba ditempatkan di jabatan yang menangani pendidikan.
Jika hal ini terjadi, maka publik berhak bertanya: di mana hasil uji kompetensi yang menyatakan bahwa pejabat tersebut kompeten untuk jabatan tersebut?
Lubang 3: Lubang Rekam Jejak Dan Kinerja
Dalam sistem merit, promosi harus didasarkan pada rekam jejak dan penilaian kinerja yang terukur melalui Sasaran Kinerja Pegawai.
Lubang muncul ketika pejabat yang rekam jejaknya tidak pernah dibuka ke publik justru mendapatkan promosi, sedangkan pejabat yang kinerjanya dinilai sangat baik justru tidak mendapatkan promosi.
Tanpa keterbukaan rekam jejak dan kinerja, promosi akan selalu dicurigai sebagai promosi yang didasarkan pada pertimbangan di luar kinerja.
Lubang 4: Lubang Rotasi Dan Mutasi Yang Tidak Terprediksi
Rotasi dan mutasi adalah alat manajemen yang sah. Tetapi rotasi dan mutasi harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja.
Lubang muncul ketika rotasi dan mutasi terjadi sangat cepat, sangat sering, dan tanpa penjelasan resmi tentang dasar pertimbangannya.
Pejabat baru saja dilantik, belum sempat memahami program, sudah dimutasi lagi. Pejabat yang baru saja menyelesaikan program, tiba-tiba dipindahkan ke jabatan yang tidak ada hubungannya dengan program sebelumnya.
Rotasi yang tidak terprediksi akan merusak kontinuitas program pembangunan. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat yang programnya tertunda karena pejabatnya terus berganti.
Lubang 5: Lubang Memori Jabatan Yang Kosong
Sertijab yang ideal harus disertai dengan memori jabatan yang substansial: apa program yang sudah berjalan, apa masalah yang belum selesai, apa utang yang belum dibayar, dan apa target 100 hari pertama.
Lubang muncul ketika Sertijab hanya berisi seremonial: penandatanganan berita acara, foto bersama, dan sambutan normatif, tanpa ada memori jabatan yang dapat dibaca oleh publik.
Jika memori jabatan kosong, maka Sertijab hanya menjadi acara pindah kursi, bukan acara pindah tanggung jawab.
Lubang 6: Lubang Pengawasan Internal Yang Lemah
Dalam sistem merit, Inspektorat Daerah, BKPSDM, dan Tim Penilai Kinerja harus menjadi pengawas internal yang independen.
Lubang muncul ketika pengawasan internal tidak berfungsi, ketika tidak ada evaluasi yang independen, dan ketika tidak ada mekanisme bagi ASN untuk mengajukan keberatan atas proses pengisian jabatan yang dinilai tidak adil.
Jika pengawasan internal lemah, maka pengawasan eksternal harus turun tangan. Dan pengawasan eksternal tersebut adalah BKN.
II. MENGAPA BKN KANREG III BANDUNG HARUS TURUN TANGAN?
Banyak masyarakat yang bertanya: mengapa harus BKN Kanreg III Bandung? Mengapa tidak cukup diselesaikan oleh Pemkab Tangerang sendiri?
Jawabannya ada pada struktur kewenangan kepegawaian nasional.
1. Kabupaten Tangerang Berada Di Wilayah Kerja BKN Kanreg III Bandung
BKN Kantor Regional III Bandung membawahi wilayah Jawa Barat dan Banten, termasuk Kabupaten Tangerang.
Artinya, secara administratif, BKN Kanreg III Bandung adalah BKN yang paling dekat dengan Kabupaten Tangerang. BKN Kanreg III Bandung adalah BKN yang paling memahami konteks kepegawaian di Banten.
Jika ada persoalan meritokrasi di Kabupaten Tangerang, maka BKN Kanreg III Bandung adalah lembaga pertama yang harus turun tangan, bukan BKN Pusat di Jakarta.
2. BKN Memiliki Kewenangan Pengawasan Sistem Merit
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, BKN memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen ASN.
BKN tidak hanya mengurusi kenaikan pangkat dan pensiun. BKN juga mengurusi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit.
Jika ada indikasi bahwa pengisian jabatan tidak sesuai dengan sistem merit, maka BKN berwenang untuk melakukan audit, evaluasi, dan klarifikasi.
3. Pengawasan Internal Tidak Cukup Jika Yang Diawasi Adalah Pengambil Keputusan Itu Sendiri
Dalam teori pengawasan, ada prinsip yang sangat sederhana: tidak ada yang dapat mengawasi dirinya sendiri secara objektif.
Jika pengisian jabatan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, maka pengawasan terhadap pengisian jabatan tersebut tidak dapat hanya dilakukan oleh bawahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian itu sendiri.
Dibutuhkan pengawasan eksternal yang independen. Dan pengawasan eksternal tersebut adalah BKN.
4. BKN Memiliki Akses Ke Data Kepegawaian Nasional
BKN memiliki akses ke Sistem Informasi ASN, yang memuat data riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat kinerja, dan riwayat hukuman disiplin seluruh ASN di Indonesia.
Dengan akses tersebut, BKN dapat menelusuri secara cepat: apakah pejabat yang dilantik dalam Sertijab tersebut memenuhi syarat jabatan, apakah ia memenuhi syarat pangkat, apakah ia memenuhi syarat pengalaman, dan apakah ia pernah menjalani hukuman disiplin.
Penelusuran ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki akses ke Sistem Informasi ASN. Penelusuran ini hanya dapat dilakukan oleh BKN.
5. Jika BKN Tidak Turun Tangan, Maka Lubang Meritokrasi Akan Semakin Besar
Lubang meritokrasi yang dibiarkan akan menjadi preseden. Jika satu pengisian jabatan yang tidak sesuai sistem merit dibiarkan, maka pengisian jabatan berikutnya akan mengikuti pola yang sama.
Lama-lama, sistem merit akan menjadi sekedar dokumen di atas kertas, yang tidak pernah dilaksanakan di lapangan.
Oleh karena itu, BKN Kanreg III Bandung harus turun tangan sekarang, sebelum lubang tersebut menjadi jurang yang tidak dapat diperbaiki.
III. APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BKN KANREG III BANDUNG?
BKN Kanreg III Bandung tidak perlu melakukan tindakan yang dramatis. BKN hanya perlu melakukan 6 langkah pengawasan yang sudah menjadi kewenangannya:
1. Audit Sistem Merit Di Pemkab Tangerang
BKN Kanreg III Bandung dapat melakukan audit sistem merit di Pemkab Tangerang, yang mencakup: apakah ada perencanaan kebutuhan jabatan, apakah ada seleksi terbuka, apakah ada penilaian kompetensi, dan apakah ada persetujuan teknis dari BKN.
Hasil audit ini harus disampaikan secara terbuka kepada publik, agar publik mengetahui kondisi sistem merit yang sebenarnya.
2. Verifikasi Dokumen Pengisian Jabatan
BKN Kanreg III Bandung dapat meminta dokumen pengisian jabatan yang mendasari Sertijab tersebut: pengumuman seleksi, berita acara seleksi, nilai hasil seleksi, rekomendasi Panitia Seleksi, dan persetujuan teknis BKN.
Verifikasi dokumen ini akan menjawab pertanyaan publik: apakah Sertijab tersebut didasarkan pada seleksi terbuka atau tidak.
3. Evaluasi Kesesuaian Kompetensi Dengan Jabatan
BKN Kanreg III Bandung dapat mengevaluasi apakah pejabat yang dilantik memenuhi syarat kompetensi jabatan yang didudukinya, berdasarkan Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka BKN dapat memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Klarifikasi Dasar Rotasi Dan Mutasi
BKN Kanreg III Bandung dapat meminta klarifikasi kepada Pemkab Tangerang tentang dasar pertimbangan rotasi dan mutasi yang mendasari Sertijab tersebut: apakah rotasi tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, atau pertimbangan lain.
Klarifikasi ini penting untuk memastikan bahwa rotasi tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
5. Memberikan Rekomendasi Perbaikan
Jika BKN menemukan adanya ketidaksesuaian dengan sistem merit, maka BKN dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Tangerang.
Rekomendasi tersebut dapat berupa: pembatalan pengisian jabatan yang tidak sesuai prosedur, pengulangan seleksi terbuka, atau perbaikan sistem merit secara menyeluruh.
Rekomendasi BKN adalah rekomendasi yang memiliki kekuatan hukum dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
*6. Melakukan Pembinaan Dan Pendampingan*
BKN Kanreg III Bandung tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga bertugas membina. BKN dapat memberikan pembinaan dan pendampingan kepada BKPSDM Kabupaten Tangerang tentang cara melaksanakan sistem merit yang benar.
Pembinaan ini penting agar kesalahan yang sama tidak terulang di Sertijab berikutnya.
IV. APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH BKN?
Dalam desakan agar BKN turun tangan, ada satu hal yang harus ditegaskan: BKN tidak boleh melakukan penghakiman terhadap individu.
BKN tidak boleh menyimpulkan bahwa pejabat tertentu tidak kompeten, tidak boleh menyimpulkan bahwa pejabat tertentu melakukan pelanggaran, dan tidak boleh menyimpulkan bahwa pejabat tertentu harus dihukum, sebelum ada pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan dokumen.
Tugas BKN adalah menguji sistem, bukan menghakimi orang.
Jika BKN menemukan adanya pelanggaran, maka penanganannya harus diserahkan kepada mekanisme yang berlaku: mekanisme kepegawaian, mekanisme pengawasan APIP, atau mekanisme hukum jika memang ada indikasi pelanggaran hukum.
