Opini

BUPATI DAN SEKDA TANGERANG HARUS MENJELASKAN PROMOSI GURU MENJADI KASI DAN KABID DI DINDIK

8
×

BUPATI DAN SEKDA TANGERANG HARUS MENJELASKAN PROMOSI GURU MENJADI KASI DAN KABID DI DINDIK

Sebarkan artikel ini

Analisa: Antara Kekurangan 8.000 Guru, SE Menpan 2004, Dan Peraturan Mendikbudristek Mengenai Guru

Oleh: Kurtubi
Tokoh Masyarakat Tangerang

OPINI – Kebijakan mutasi dan promosi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada 27 Oktober 2026 masih terus menuai sorotan.

Berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor 1105/2026, sejumlah guru diangkat menjadi pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, mulai dari Kepala Seksi (Kasi) hingga Kepala Bidang (Kabid).

Salah satu contoh yang beredar di dokumen SK: Jabatan lama Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Jayanti, Kecamatan Jayanti, Dinas Pendidikan. Jabatan baru Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan.

Pertanyaannya: Apakah promosi itu tepat?

Bupati Tangerang selaku pembina ASN dan Sekda Tangerang selaku ketua tim Baperjakat harus menjelaskan kepada publik. Bukan karena promosi itu pasti salah, tetapi karena ada 3 hal yang menjadi sorotan dan ketiganya saling bertabrakan.

I. SOROTAN PERTAMA: PERNYATAAN KADINDIK 7 AGUSTUS 2026, TANGERANG KEKURANGAN 8.000 GURU

Pada 7 Agustus 2026, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi, disebut telah menyampaikan dalam media online di Tangerang bahwa daerah tersebut masih mengalami kekurangan sekitar 8.000 guru.

Jika pernyataan itu benar, maka muncul pertanyaan logika yang sangat sederhana:

Bagaimana mungkin daerah yang kekurangan 8.000 guru justru menarik guru dari sekolah ke kantor dinas menjadi Kasi dan Kabid, lalu diklaim sebagai kebutuhan?

Daerah yang kekurangan guru seharusnya menambah guru di sekolah, bukan mengurangi guru di sekolah.

Bupati Tangerang dan Sekda Tangerang harus menjelaskan 3 hal terkait angka 8.000 itu:

Pertama, Apakah angka 8.000 itu angka kebutuhan riil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, atau angka perkiraan kasar?

Kedua, Berapa dari 8.000 itu yang sudah dipenuhi melalui PNS, PPPK, dan guru paruh waktu, dan berapa yang masih kosong?

Ketiga, Jika memang kekurangan 8.000 guru, siapa yang menggantikan guru yang dipromosikan menjadi Kasi dan Kabid? Apakah sudah ada penggantinya di sekolah asal, atau sekolah asal dibiarkan kosong?

Tanpa penjelasan itu, publik akan menduga promosi itu mengurangi jumlah guru demi jabatan.

II. SOROTAN KEDUA: SURAT EDARAN MENTERI PAN NOMOR SE/15/M.PAN/4/2004

Sorotan kedua adalah Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru.

Surat Edaran itu dikeluarkan karena banyak daerah yang kekurangan guru tetapi justru memindahkan guru ke jabatan struktural.

Dalam kasus di Salah satu wilayah, Ombudsman RI pernah menutup laporan guru yang meminta pindah ke jabatan struktural karena BKD menolak memindahkan. Ombudsman menyimpulkan tidak ada maladministrasi, sebab keputusan BKD sudah sesuai dengan SE Menpan itu, karena diwilayah tersebut masih kekurangan guru.

Artinya, SE itu pernah menjadi dasar yang kuat untuk menolak pengalihan guru ke jabatan struktural jika daerah masih kekurangan guru.

Pertanyaannya: Apakah SE 2004 itu masih berlaku?

Jawabannya harus jujur dan berimbang.

Secara hierarki, Surat Edaran bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat seperti UU dan PP. Surat Edaran adalah kebijakan administratif yang bersifat himbauan dan pedoman.

Secara substansi, SE 2004 itu belum pernah dicabut secara tegas. Tetapi SE 2004 itu tidak dapat dibaca sendirian. SE 2004 harus dibaca bersama peraturan yang lebih tinggi dan lebih baru, yakni UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, dan Permen PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Dalam UU ASN 2023 dan PP Manajemen PNS, perpindahan dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural atau Jabatan Administrator *diperbolehkan*, tetapi dengan syarat yang ketat:

1. Ada kebutuhan organisasi yang jelas berdasarkan Anjab dan ABK.
2. Memenuhi standar kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural.
3. Memiliki penilaian kinerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir.
4. Memenuhi syarat pangkat dan golongan.
5. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang jabatan (Diklatpim).
6. Melalui mekanisme seleksi terbuka atau penilaian oleh Tim Penilai Kinerja, bukan penunjukan sepihak.
7. Mendapat persetujuan teknis dari BKN.

Artinya, SE 2004 tidak berarti promosi guru menjadi Kasi dan Kabid itu otomatis ilegal. Tetapi SE 2004 berarti promosi itu *tidak boleh dilakukan sembarangan* jika daerah masih kekurangan guru.

Bupati dan Sekda harus menjelaskan: Jika SE 2004 masih dijadikan pedoman, mengapa promosi itu tetap dilakukan padahal Kadindik sendiri menyatakan kekurangan 8.000 guru? Jika SE 2004 dianggap sudah tidak relevan karena ada UU ASN 2023, apa dasar hukum yang menyatakan SE itu tidak berlaku lagi, dan apa penggantinya?

Tanpa penjelasan itu, publik akan menduga Pemkab memilih peraturan yang menguntungkan, bukan peraturan yang benar.

III. SOROTAN KETIGA: PERATURAN MENDIKBUDRISTEK MENGENAI GURU

Sorotan ketiga adalah peraturan Mendikbudristek mengenai guru, yang saat ini telah berubah nomenklatur menjadi Permendikdasmen.

Ada 3 peraturan yang relevan:

1. Permen PANRB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

Permen ini menegaskan bahwa Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan karier PNS yang tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru dapat diberikan penugasan sebagai: Kepala Satuan Pendidikan, Pendamping Satuan Pendidikan, Pendidik pada jalur nonformal, atau peran lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Perhatikan: *Penugasan yang diatur dalam Permen itu adalah penugasan di bidang pendidikan, bukan penugasan menjadi Kasi atau Kabid di kantor dinas.*

Artinya, jika guru ingin menjadi Kasi atau Kabid, maka guru itu tidak lagi dalam penugasan sebagai guru. Guru itu harus diberhentikan dari Jabatan Fungsional Guru dan diangkat dalam Jabatan Administrator.

Konsekuensinya besar: Guru yang diberhentikan dari JF Guru akan kehilangan hak-hak sebagai guru, termasuk tunjangan profesi guru, dan tidak dapat kembali secara otomatis menjadi guru jika jabatan strukturalnya berakhir.

Bupati dan Sekda harus menjelaskan: Apakah guru yang dipromosikan itu sudah diberhentikan dari JF Guru sesuai prosedur? Apakah mereka sudah memahami konsekuensi kehilangan tunjangan profesi? Apakah mereka diberhentikan dengan persetujuan BKN?

2. Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Permen ini mengatur bahwa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah harus melalui seleksi, pelatihan, dan masa penugasan yang jelas.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas memimpin satuan pendidikan. Kepala Sekolah bukan pejabat struktural di dinas. Kepala Sekolah tetap berstatus guru, tetapi diberi tugas tambahan memimpin sekolah.

Artinya, ada perbedaan mendasar antara Kepala Sekolah dan Kabid. Kepala Sekolah masih guru. Kabid bukan guru. Karena itu, promosi guru menjadi Kabid tidak dapat disamakan dengan penugasan guru menjadi Kepala Sekolah.

Bupati dan Sekda harus menjelaskan: Mengapa jalur Kepala Sekolah yang sudah diatur secara jelas dalam Permendikdasmen No. 7/2025 tidak digunakan, dan mengapa jalur Kasi/Kabid yang justru dipilih?

3. Permendikdasmen No. 28 Tahun 2026 tentang Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan

Permen ini ditetapkan 13 November 2026 dan diundangkan 16 November 2026. Permen ini mengatur 4 jabatan fungsional: Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik.

Permen ini menegaskan bahwa Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang layanan pada satuan pendidikan formal. Guru dan Pamong Belajar dapat diberikan penugasan sebagai Kepala Satuan Pendidikan atau penugasan lain dalam rangka pembinaan karier.

Lagi-lagi, penugasan yang diatur adalah penugasan di satuan pendidikan, bukan penugasan di kantor dinas sebagai Kasi/Kabid.

Artinya, peraturan Mendikbudristek tidak mengatur promosi guru menjadi Kasi/Kabid. Promosi itu diatur oleh peraturan kepegawaian umum, yakni UU ASN dan PP Manajemen PNS, bukan oleh peraturan guru.

Bupati dan Sekda harus menjelaskan dasar hukum mana yang digunakan: UU ASN atau Permendikdasmen? Jangan mencampuradukkan keduanya.

IV. BENTURAN 3 SOROTAN: MENGAPA BUPATI DAN SEKDA HARUS MENJELASKAN?

Ketiga sorotan itu jika digabungkan, akan terlihat benturannya:

Pernyataan Kadindik mengatakan kekurangan 8.000 guru. Artinya, guru dibutuhkan di sekolah.

SE Menpan 2004 melarang pengalihan guru ke jabatan non-guru jika daerah kekurangan guru. Artinya, guru tidak boleh ditarik dari sekolah.

Peraturan Mendikbudristek mengatur guru untuk tetap berada di satuan pendidikan sebagai guru, kepala sekolah, atau pendamping satuan pendidikan. Artinya, guru tidak diatur untuk menjadi Kasi/Kabid.

Ketiga aturan itu mengarah kepada satu kesimpulan: Guru seharusnya tetap di sekolah.

Tetapi SK Bupati No. 1105/2026 justru menarik guru dari sekolah ke kantor dinas.

Benturan ini tidak berarti SK itu pasti cacat. Benturan ini berarti SK itu harus dijelaskan secara terbuka agar publik tidak menduga ada pelanggaran.

V. 5 DOKUMEN YANG HARUS DIBUKA KE PUBLIK

Agar persoalan ini tidak menjadi fitnah dan tidak menjadi pembelaan buta, Bupati dan Sekda harus membuka 5 dokumen:

1. Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
Mengapa jabatan Kasi dan Kabid di Dindik harus diisi oleh guru? Mengapa tidak diisi oleh pejabat struktural yang sudah ada di Dindik, yang telah meniti karier melalui jalur birokrasi?

2. Dokumen Analisis Kebutuhan Guru
Berapa kebutuhan guru per kecamatan, per jenjang, dan per mata pelajaran? Berapa yang sudah terisi dan berapa yang kosong? Apakah sekolah asal guru yang dipromosikan sudah memiliki pengganti?

3. Dokumen Hasil Assessment dan Seleksi
Siapa saja kandidat yang mengikuti seleksi untuk jabatan Kasi dan Kabid? Bagaimana hasil assessment kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural? Apakah guru yang dipromosikan memiliki nilai terbaik, atau hanya memiliki kedekatan?

4. Dokumen Pemberhentian dari JF Guru dan Persetujuan BKN
Apakah guru yang dipromosikan sudah diberhentikan dari JF Guru sesuai Permen PANRB No. 1/2023? Apakah pengangkatan dalam Jabatan Administrator sudah mendapat pertimbangan teknis BKN Kantor Regional III Bandung?

5. Dokumen Dasar Hukum Yang Digunakan
Dasar hukum apa yang digunakan untuk mengesampingkan SE Menpan 2004? Apakah ada surat dari Menpan atau BKN yang menyatakan SE itu tidak berlaku lagi? Jika ada, surat itu harus dibuka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *