Oleh : Banten Food And Land Observatory
BantenNet, OPINI – Ketika Kesepakatan Warga Berhadapan dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pangan
Menguji Legalitas Pengurugan oleh pengembang di Kayu Bongkok, Sepatan, dan Ancaman Penyusutan Ruang Pangan Tangerang Utara.
Kabar mengenai adanya kesepakatan antara perwakilan warga Desa Kayu Bongkok dengan Pihak pengembang yang kemudian diikuti dengan dilanjutkannya kembali pekerjaan pengurugan sawah menyisakan persoalan yang tidak sederhana.
Kabarnya, pengembang beralasan telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Namun, di sinilah persoalan mendasarnya: PKKPR bukan izin pelaksanaan pengurugan tanah.
PKKPR merupakan persetujuan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Dokumen tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk melakukan seluruh pekerjaan fisik tanpa memenuhi persyaratan perizinan, perlindungan lahan pertanian, lingkungan hidup, dan ketentuan teknis lainnya.
Dengan demikian, menjadikan PKKPR sebagai satu-satunya alasan untuk melanjutkan pengurugan merupakan penyederhanaan persoalan hukum yang harus diuji.
Ada persoalan di balik PKKPR
Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 mencatat permohonan Pengembang atas tanah seluas kurang lebih 168.187 meter persegi atau 16,82 hektare di Desa Kayu Bongkok dan Kayu Agung, Kecamatan Sepatan.
Dokumen tersebut mencatat penggunaan tanah saat pengajuan meliputi perairan darat, saluran air, sawah, dan tanah kosong. Sementara rencana penggunaan tanah yang diajukan adalah perumahan.
Dalam peta persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, permohonan tersebut dinyatakan disetujui sebagian dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 mengenai RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011–2031.
Artinya, terdapat dua fakta yang harus diperhatikan.
Pertama, dokumen pertanahan mengakui keberadaan sawah dan saluran air pada lokasi yang dimohonkan.
Kedua, berdasarkan arahan pola ruang dalam dokumen tersebut, lokasi kegiatan diarahkan sebagai kawasan permukiman perkotaan.
Di sinilah pertanyaan kritisnya: bagaimana lahan yang secara faktual merupakan sawah produktif dengan jaringan irigasi teknis dapat diarahkan menjadi kawasan permukiman? Apakah seluruh aspek perlindungan lahan pertanian dan lingkungan telah diperiksa sebelum persetujuan diberikan?
Jangan sampai perubahan warna pada peta tata ruang dianggap cukup untuk menghapus realitas ekologis dan fungsi pertanian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
RTRW memang menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pemanfaatan ruang. Namun, pelaksanaannya tetap harus diselaraskan dengan ketentuan perlindungan LP2B, pengendalian LSD, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
LP2B bukan urusan tawar-menawar pengembang dan warga
Persoalan yang lebih serius adalah dugaan bahwa lahan sawah yang diurug merupakan bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
Status tersebut memang harus dibuktikan melalui peta dan penetapan resmi. Namun, kondisi faktual berupa sawah produktif dan jaringan irigasi teknis merupakan alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan sebelum kegiatan pengurugan dilanjutkan.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memberikan perlindungan hukum terhadap lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B.
Pasal 44 mengatur larangan alih fungsi LP2B, dengan pengecualian terbatas untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional sesuai persyaratan hukum.
Pasal 46 mengatur kewajiban penyediaan lahan pengganti bagi pengalihfungsian yang memenuhi pengecualian tersebut. Pasal 47 menegaskan bahwa kewajiban penggantian menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan alih fungsi.
Sementara Pasal 50 mengatur bahwa perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LP2B di luar ketentuan yang diperbolehkan batal demi hukum, disertai kewajiban mengembalikan keadaan tanah ke keadaan semula sesuai ketentuan.
Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan LP2B bukan sekadar urusan administratif, apalagi urusan privat yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan kompensasi.
Jika bidang tanah yang diurug terbukti merupakan LP2B yang telah ditetapkan, pembangunan perumahan komersial tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan pemilik tanah telah sepakat menjual atau menerima ganti rugi.
Hak seseorang untuk menjual tanahnya tidak identik dengan kewenangan untuk menghapus fungsi lahan yang dilindungi undang-undang.
Bagaimana jika sawah akan dijadikan perkebunan palawija?
Apabila pihak pengembang berdalih bahwa lahan sawah tersebut nantinya akan difungsikan sebagai perkebunan palawija, maka alasan tersebut juga perlu diuji secara serius.
Mengganti komoditas tanaman dari padi menjadi palawija tidak otomatis mengubah status perlindungan suatu bidang tanah. Demikian pula, menyebut suatu lahan sebagai perkebunan tidak serta-merta membebaskannya dari ketentuan LP2B.
Pasal 51 UU Nomor 41 Tahun 2009 melarang setiap orang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin lahan yang sebelumnya merupakan sawah beririgasi teknis akan dipertahankan fungsi pertaniannya apabila terlebih dahulu dilakukan pengurugan yang mengubah elevasi tanah, menutup saluran air, atau merusak sistem irigasi?
Jika benar akan dijadikan lahan palawija, di mana kajian teknis yang membuktikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak jaringan irigasi, tidak menghilangkan kesuburan tanah, dan tetap mempertahankan fungsi perlindungan lahannya?
Jangan sampai dalih mempertahankan fungsi pertanian justru menjadi pembenaran untuk melakukan kegiatan fisik yang menghilangkan karakter dan fungsi pertanian itu sendiri.
Kesepakatan warga tidak membatalkan kewajiban negara
Kita tentu menghormati hak warga untuk menentukan sikap terhadap tanah miliknya, termasuk menerima kompensasi atau menyepakati bentuk penyelesaian dengan pihak pengembang.
Namun, persoalan LP2B dan LSD tidak berhenti pada siapa pemilik tanah dan berapa nilai kompensasi yang diterima.
Ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas:
– Keberlanjutan produksi pangan.
– Keberadaan jaringan irigasi.
– Fungsi hidrologis dan daya tampung air.
– Pencegahan banjir dan genangan.
– Perlindungan ruang hidup masyarakat sekitar.
– Ketersediaan lahan pertanian bagi generasi mendatang.
Karena itu, sawah bukan sekadar aset pribadi yang fungsi ekologis dan sosialnya dapat dihapus melalui kesepakatan jual beli.
Ketika suatu bidang tanah telah ditetapkan sebagai LP2B atau masuk dalam perlindungan LSD, maka melekat kewajiban hukum yang tidak dapat dihapus hanya melalui kesepakatan privat.
Kesepakatan komersial antara pengembang dan sebagian warga tidak dapat menggantikan persyaratan hukum untuk melakukan alih fungsi lahan yang dilindungi.
Persetujuan warga dan legalitas kegiatan pembangunan adalah dua persoalan hukum yang berbeda.
Jangan sampai karena sebagian warga telah menerima kompensasi, kewajiban negara untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas justru diabaikan.
Perda 9 Tahun 2020 juga harus diuji
Persoalan ini pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar mengenai kebijakan tata ruang Kabupaten Tangerang.
Perda Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi salah satu dasar pertimbangan kesesuaian ruang perlu diuji dari proses pembentukannya, terutama mengenai ketersediaan data lahan pertanian produktif, jaringan irigasi teknis, kajian lingkungan hidup strategis, serta sinkronisasinya dengan kebijakan perlindungan LP2B dan LSD.
Apakah ketika revisi RTRW disusun, pemerintah memiliki data aktual mengenai luas sawah produktif di wilayah Sepatan dan kawasan Tangerang Utara?
Apakah keberadaan jaringan irigasi dan fungsi hidrologis lahan telah diperhitungkan dalam KLHS?
Bagaimana sinkronisasi perubahan pola ruang dengan peta LP2B dan LSD?
Jika kawasan yang secara faktual merupakan sawah produktif diarahkan menjadi kawasan permukiman, apakah perubahan tersebut telah melalui seluruh persyaratan hukum yang berlaku?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab hanya dengan menunjukkan dokumen RTRW atau PKKPR. Pemerintah harus mampu menjelaskan proses, data, pertimbangan, dan dasar hukumnya.
Sebab, kebijakan tata ruang bukan sekadar urusan mengubah peruntukan warna pada peta. Ia menentukan siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan dan siapa yang harus menanggung risiko kehilangan ruang hidupnya.
Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik kesepakatan
Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Kantor Pertanahan dan instansi terkait harus segera memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan ini.
Setidaknya terdapat beberapa dokumen dan fakta yang perlu dibuka kepada publik:
1. Peta dan daftar penetapan LP2B pada lokasi Desa Kayu Bongkok dan Kayu Agung.
2. Peta LSD yang menunjukkan status bidang tanah yang dimohonkan PT Bintang Putra Mandiri.
3. Dokumen lengkap PKKPR, termasuk bagian yang disetujui dan tidak disetujui beserta seluruh persyaratannya.
4. Dokumen persetujuan lingkungan dan kajian teknis drainase serta pengelolaan air.
5. Dasar persetujuan atau perizinan yang secara khusus menjadi landasan pelaksanaan pengurugan.
6. Hasil pemeriksaan lapangan dan pengawasan terhadap kegiatan pengurugan.
Apabila ditemukan bahwa pengurugan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum, pemerintah harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk menghentikan kegiatan yang melanggar dan menegakkan konsekuensi hukum yang berlaku.
Jangan sampai pemerintah justru menjadikan kesepakatan antara pengembang dan warga sebagai alasan untuk melepaskan tanggung jawab pengawasan.
Pembangunan tidak boleh mengorbankan masa depan pangan
Persoalan Kayu Bongkok bukan semata-mata tentang PT Bintang Putra Mandiri, bukan pula sekadar tentang warga yang menerima atau menolak kompensasi.
Ini adalah ujian terhadap konsistensi negara dalam menjalankan undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Kita tidak sedang menolak investasi dan pembangunan perumahan. Namun, pembangunan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Investasi harus berjalan dengan menghormati kepentingan publik, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan ruang pangan.
Jangan sampai di satu sisi pemerintah berbicara tentang ketahanan pangan, swasembada, dan perlindungan lahan pertanian, tetapi di sisi lain sawah produktif terus kehilangan fungsinya atas nama pembangunan.
Jangan pula sampai kesepakatan kompensasi menjadi jalan pintas untuk mengabaikan undang-undang yang seharusnya melindungi kepentingan seluruh masyarakat.
Sawah bukan sekadar tanah yang bisa dibeli dan diurug. Ia adalah ruang produksi pangan, penyangga lingkungan, dan bagian dari masa depan kehidupan masyarakat.
Jika perlindungan lahan pangan dapat dikalahkan hanya oleh kesepakatan antara pengembang dan pemilik tanah, lalu untuk apa negara membuat undang-undang yang mengatur perlindungan LP2B?
Pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada Pihak pengenbang, tetapi juga kepada pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai hukum.
Sebab, ketika ruang pangan hilang, yang lenyap bukan hanya hu hamparan sawah hari ini, melainkan juga sebagian jaminan kehidupan generasi mendatang.
