BantenNet, TANGERANG – Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai perhatian dari kalangan aktivis mahasiswa.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tangerang, Ahmad Saepul Bahri, menilai rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, kebijakan pemindahan satwa langka tidak cukup hanya dilihat dari perspektif konservasi, tetapi juga harus disertai transparansi mengenai aspek ekologis, tata ruang, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kawasan di sekitar Ujung Kulon.
Upaya pemindahan Badak Jawa memang dapat dipahami sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kepunahan akibat bencana alam maupun keterbatasan habitat. Namun, kebijakan sebesar ini juga harus memiliki dasar kajian ilmiah yang terbuka dan dapat diuji oleh publik.
Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan lain di balik kebijakan tersebut bukan merupakan tuduhan, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk mengawasi pengelolaan kawasan konservasi dan kekayaan sumber daya alam.
Jejak Eksplorasi Mineral di Wilayah Cibaliung
Salah satu aspek yang menurutnya perlu mendapat perhatian adalah sejarah kegiatan eksplorasi mineral di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Dalam katalog laporan Perpustakaan Unit Geomin PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), terdapat dokumen laporan akhir kegiatan eksplorasi emas dan mineral pengikutnya pada wilayah kuasa pertambangan KW96PP0019.
Kegiatan tersebut mencakup wilayah Kecamatan Cimanggu dan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dokumen itu mencatat dasar perizinan berupa Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 541.23/Kep-380-Tamben/2003 tanggal 2 Juli 2003, dengan luas wilayah kuasa pertambangan mencapai 16.590 hektare.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa lokasi eksplorasi berada di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon.
Catatan historis ini penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Namun, perlu ditegaskan bahwa luas 16.590 hektare merupakan luas wilayah kuasa pertambangan yang tercatat dalam dokumen, bukan berarti seluruh wilayah tersebut mengandung emas ataupun berada di dalam batas hukum Taman Nasional Ujung Kulon.
Selain dokumen ANTAM, penelitian ilmiah berjudul Characteristics of the Cibaliung Gold Deposit: Miocene Low-Sulfidation-Type Epithermal Gold Deposit in Western Java, Indonesia yang diterbitkan pada 2007 dalam jurnal Resource Geology juga membahas karakteristik endapan emas Cibaliung.
Penelitian tersebut mencatat estimasi eksplorasi historis sekitar 1,3 juta ton bijih dengan kadar rata-rata 10,42 gram emas per ton dan 60,7 gram perak per ton, berdasarkan batas kadar emas 3 gram per ton. Estimasi tersebut setara dengan sekitar 435.000 ons emas dan 2,54 juta ons perak.
Data tersebut menjadi bagian dari catatan sejarah eksplorasi mineral di kawasan Cibaliung. Meski demikian, data itu tidak dapat dijadikan bukti bahwa terdapat cadangan emas di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon
Geopark Nasional Ujung Kulon Juga Perlu Diperjelas
Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah penetapan Geopark Nasional Ujung Kulon melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 393.K/GL.01/MEM.G/2023 tanggal 10 November 2023.
Kawasan geopark tersebut memiliki cakupan sekitar 1.245,66 kilometer persegi dan meliputi sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
Namun, batas Geopark Nasional Ujung Kulon tidak identik dengan batas hukum Taman Nasional Ujung Kulon. Geopark merupakan kawasan yang memiliki nilai geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya, sedangkan taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki rezim perlindungan tersendiri.
Pembedaan tersebut penting agar pembahasan mengenai potensi mineral, aktivitas ekonomi, dan kepentingan investasi tidak menghasilkan kesimpulan geografis yang keliru.
Peta geologi Ujung Kulon yang diterbitkan Geological Research and Development Centre pada 1991 juga dapat menjadi salah satu referensi awal untuk memahami kondisi geologi kawasan. Namun, peta tersebut bukan bukti langsung keberadaan cadangan emas di dalam kawasan taman nasional.
Minta Pemerintah Buka Data dan Dokumen Perizinan
Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad Saepul Bahri menilai pemerintah, ANTAM, dan instansi terkait perlu membuka data spasial serta dokumen perizinan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas hubungan geografis antara kawasan konservasi, wilayah eksplorasi mineral, dan aktivitas investasi di sekitarnya.
Menurutnya, sejarah eksplorasi mineral di wilayah sekitar Ujung Kulon memang layak menjadi bahan pengawasan publik. Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan antara rencana pemindahan Badak Jawa dengan kepentingan pertambangan.
Sampai saat ini, data eksplorasi emas Cibaliung yang menjadi perhatian tersebut belum membuktikan adanya keterkaitan antara wacana pemindahan Badak Jawa dan kepentingan pertambangan di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.
Meski demikian, ketiadaan bukti keterkaitan bukan berarti pertanyaan publik harus ditutup. Justru keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan konservasi berjalan sesuai tujuan perlindungan lingkungan hidup.
Sejumlah dokumen yang dinilai perlu dibuka antara lain kajian risiko bencana, kajian kelayakan habitat tujuan, rencana teknis pemindahan satwa, peta batas resmi TNUK, data perizinan mineral di sekitar kawasan, serta dokumen historis wilayah kuasa pertambangan.
Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat diperiksa secara independen oleh kalangan akademisi, organisasi lingkungan, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas.
Jangan Sampai Badak Dipindahkan, Sementara Persoalan Tanahnya Dibiarkan Gelap.
Selain persoalan transparansi, aspek keselamatan Badak Jawa tetap harus menjadi prioritas utama. Ketersediaan pakan, daya dukung habitat, kondisi genetik, potensi penyakit, perilaku satwa, hingga keberhasilan reproduksi harus menjadi pertimbangan sebelum pemindahan dilakukan.
Bagi GMNI Kabupaten Tangerang, persoalan Badak Jawa bukan semata-mata tentang memindahkan satwa dari satu taman nasional ke taman nasional lainnya. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara transparan.
Jangan sampai kebijakan penyelamatan satwa hanya berhenti pada pemindahan habitat, sementara berbagai pertanyaan mengenai tata ruang, status lahan, dan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di kawasan sekitarnya tidak memperoleh kejelasan.
Transparansi bukan untuk menghambat konservasi, melainkan untuk memastikan bahwa keselamatan Badak Jawa, kelestarian Ujung Kulon, dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi
>Yan
