BantenNet, SERANG – Aktivitas pertambangan galian C yang diduga tidak mengantongi izin di lingkungan Kronjen, Kelurahan Taman Baru, Kota Serang, Banten, terus menjadi sorotan Konsorsium Lingkungan Hidup Provinsi Banten (KLH Banten).
Direktur KLH Banten, Ferry Anis Fuad, S.H., M.H., menyoroti aktivitas pertambangan tersebut yang disebut masih terus beroperasi tanpa hambatan, meskipun diduga belum memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.(13/11/2026)
Ferry mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan KLH Banten, tambang tersebut diduga mendapat dukungan atau perlindungan dari seorang anggota TNI AD aktif berinisial KRN.
“Jika benar pengelola galian C tersebut anggota TNI, ini jelas sangat bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 39,” tegas Ferry
.
Menurutnya, pada pasal 39 UU Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan jelas mengatur larangan bagi prajurit aktif untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, bisnis, serta kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam pengelolaan maupun pemberian perlindungan terhadap usaha pertambangan tersebut, kata Ferry, perlu ditelusuri secara serius.
Ferry juga menyinggung PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI sebagai salah satu ketentuan yang perlu menjadi perhatian dalam menelusuri dugaan pelanggaran disiplin dan administrasi keprajuritan.
Tak hanya persoalan dugaan keterlibatan oknum aparat, KLH Banten juga menyoroti potensi dampak lingkungan akibat aktivitas pengerukan tanah yang diduga tidak terkendali.
Ferry mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Ia menjelaskan jika Pasal 98 UU PPLH juga mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp.3 miliar dan paling banyak Rp.10 miliar apabila unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut terpenuhi.
Menurut Ferry, persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi yang memiliki kewenangan pengawasan pertambangan dan lingkungan hidup harus segera melakukan pemeriksaan di lapangan.
KLH Banten mendorong agar legalitas perizinan, pihak pengelola, serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan tersebut diusut secara transparan.
Ferry menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, terlebih jika aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD aktiv berinisial KRN maupun dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas pertambangan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
>Red
