BantenNet, SERANG – Penurunan atribut milik organisasi Mathlaul Anwar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang pada Selasa malam (7/4/2026) memicu polemik di tengah masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan terhadap bendera dan banner Muktamar XXI Mathlaul Anwar yang terpasang di kawasan KP3B.
Hingga kini, alasan resmi penertiban masih belum dijelaskan secara rinci oleh pihak Satpol PP. Petugas di lapangan hanya menyebut bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan “instruksi pimpinan” dalam rangka penertiban umum. Namun, Kepala Satpol PP Kota Serang belum memberikan keterangan resmi kepada publik.
Pihak panitia Muktamar XXI Mathlaul Anwar menyayangkan langkah tersebut. Mereka menilai penurunan atribut dilakukan secara sepihak tanpa adanya koordinasi maupun pemberitahuan sebelumnya, padahal izin pemasangan disebut telah diajukan sesuai prosedur administratif.
Sorotan publik semakin menguat setelah muncul dugaan adanya ketidaktegasan dalam penertiban. Di lokasi yang sama, atribut partai politik disebut tidak turut diturunkan, sehingga memunculkan pertanyaan terkait keadilan dalam penegakan aturan.
Aktivis 98, Kurtubi, menilai polemik ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang sedang berkembang di Banten. Menurutnya, meskipun belum ada bukti konkret, publik wajar jika mengaitkan kejadian ini dengan sikap kritis Mathlaul Anwar terhadap persoalan LSD dan LP2B.
“Secara faktual memang belum ada pernyataan resmi yang menghubungkan penurunan atribut ini dengan sikap Mathlaul Anwar. Namun, dalam dinamika sosial politik, persepsi publik itu tidak muncul begitu saja. Ini harus dijawab secara transparan oleh pemerintah,” ujar Kurtubi.
Hal senada disampaikan oleh Ma’mun Muzaki dari Forum Ulama dan Akademisi Banten. Ia menegaskan bahwa sikap kritis Mathlaul Anwar terhadap LSD dan LP2B merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat.
“Mathlaul Anwar sejak awal konsisten mengkritisi proyek-proyek yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti penggusuran tanpa ganti rugi layak, penurunan nilai tanah, hingga ancaman terhadap lingkungan dan mata pencaharian warga. Itu sikap kolektif organisasi, bukan sekadar sikap individu,” jelas Ma’mun.
Seperti diketahui, Mathlaul Anwar melalui berbagai elemen organisasinya, termasuk GEMA MA, secara tegas menolak proyek-proyek yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya terkait LSD dan LP2B. Sikap tersebut juga sejalan dengan aspirasi sebagian ulama dan masyarakat Banten yang menolak proyek berstatus strategis nasional di wilayah Tangerang yang dinilai bermasalah secara hukum dan sosial.
Di sisi lain, polemik ini juga terjadi menjelang pelaksanaan Muktamar XXI Mathlaul Anwar yang akan memilih Ketua Umum baru. Munculnya kandidat dengan latar belakang partai politik turut memunculkan spekulasi publik terkait arah kebijakan organisasi ke depan.
Kurtubi menilai, pergantian kepemimpinan berpotensi membawa perubahan, meskipun tidak serta-merta mengubah sikap organisasi. “Memang ada kemungkinan perubahan arah, apalagi jika kepemimpinan baru memiliki latar belakang politik tertentu. Tapi kita juga harus melihat bahwa sikap Mathlaul Anwar selama ini merupakan hasil keputusan kolektif,” katanya 10 April 2026, saat di hubungi Via WhatsApp.
Sementara itu, Ma’mun Muzaki mengingatkan agar independensi organisasi tetap dijaga. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan organisasi ke depan.
Polemik ini juga diperkuat dengan adanya dinamika politik terbaru, termasuk pertemuan antara Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, dengan pihak pengembang terkait rencana pengelolaan kawasan hutan di Tangerang dengan skema tertentu. Hal ini semakin memunculkan kekhawatiran publik akan adanya perubahan arah kebijakan.
Sejumlah kalangan menilai, kepemimpinan KH Embay Mulya Syarief selama ini masih sangat dibutuhkan, mengingat organisasi dinilai mengalami kemajuan signifikan di bawah kepemimpinannya.
Hingga kini, masyarakat dan kader Mathlaul Anwar masih menantikan kejelasan dari pihak berwenang terkait alasan penurunan atribut tersebut, sekaligus menunggu hasil Muktamar XXI yang akan menentukan arah sikap organisasi ke depan.
Publik pun berharap, sikap tegas Mathlaul Anwar dalam mengkritisi persoalan LSD dan LP2B tetap dipertahankan, demi menjaga kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan di Banten.
> ldn
