BantenNet, TANGERANG – Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-15518 yang berlokasi di kawasan Karang Anyar, Tangerang, menjadi sorotan. SPBU tersebut diduga melakukan praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
Sorotan ini mencuat menyusul laporan Media BantenNet dan Cakrawala8 serta informasi hasil penelusuran lapangan yang mengindikasikan adanya aktivitas pengisian BBM dalam jumlah tidak wajar di lokasi tersebut.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga di sekitar SPBU, terdapat dugaan kendaraan tertentu melakukan pengisian BBM secara berulang. Selain itu, kendaraan dengan tangki yang diduga telah dimodifikasi serta penggunaan jeriken dalam jumlah banyak disebut-sebut terlihat melakukan pengisian pada waktu-waktu tertentu.
“Kami sering melihat motor-motor tertentu bolak-balik mengisi BBM dengan jumlah yang tidak wajar. Kalau memang benar BBM subsidi disalahgunakan, tentu masyarakat kecil yang paling dirugikan,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi di SPBU 34-15518. Jika dugaan tersebut terbukti, praktik demikian tidak hanya berpotensi menyimpang dari ketentuan penyaluran BBM, tetapi juga dapat mengganggu hak masyarakat yang berhak memperoleh BBM sesuai peruntukannya.
Dugaan keterlibatan oknum petugas SPBU dalam memfasilitasi pembelian BBM secara tidak wajar juga perlu ditelusuri. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan oleh pihak berwenang.
Atas persoalan ini, PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta aparat penegak hukum didesak segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas penyaluran BBM di SPBU 34-15518.
Pemeriksaan perlu mencakup rekaman CCTV, data transaksi penjualan, pola pengisian berulang, penggunaan barcode atau QR Code, serta kepatuhan operator terhadap ketentuan distribusi BBM bersubsidi.
Apabila ditemukan pelanggaran, pihak berwenang diminta menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, baik berupa sanksi administratif terhadap badan usaha maupun proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen SPBU 34-15518 Karang Anyar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak manajemen SPBU maupun Pertamina guna memperoleh penjelasan serta memastikan pemberitaan tetap berimbang.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret regulator dan aparat penegak hukum. Jangan sampai subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
> bob
