Banten Raya

Imbas Laporan Dugaan Penyalahgunaan Pokir DPRD Kabupaten Tangerang ke KPK, Puluhan CV Turut Was- Was

13
×

Imbas Laporan Dugaan Penyalahgunaan Pokir DPRD Kabupaten Tangerang ke KPK, Puluhan CV Turut Was- Was

Sebarkan artikel ini

BantenNet, TANGERANG – Selain menyerahkan dokumen dugaan anomali paket pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam belanja fisik APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026, LSM Ksatria Muda juga menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) data para penyedia yang diduga menguasai paket Pokir, termasuk badan usaha yang terindikasi saling berkaitan melalui pengurus, alamat, dan nomor telepon yang sama. Nama perusahaan, pengurus, hingga daftar paket yang dikerjakan termuat dalam laporan bernomor 5559/SPK/MARNAS-KMMP/XI/2026 yang diserahkan langsung ke KPK (19/11/2026).

Ketua Umum LSM Ksatria Muda, Asmudyanto, menegaskan seluruh temuan tersebut masih berupa dugaan yang disusun dari data resmi pemerintah, yakni dokumen perencanaan, sistem pengadaan, serta profil badan usaha di LPJK dan AHU. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk menguji kebenarannya, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang disebut.

Menurut Asmudyanto, dokumen rencana pembangunan (Renbang) 29 kecamatan memuat 2.557 kegiatan senilai Rp.267,65 miliar. Dari jumlah itu, 1.744 kegiatan senilai Rp195,61 miliar atau 73,09 persen berlabel Pokir. Hingga 3 November 2026, sebanyak 1.458 paket Pokir senilai Rp167,06 miliar telah direalisasikan. Tidak satu pun melalui tender: 1.457 paket dilaksanakan lewat pengadaan langsung dan satu paket lewat penunjukan langsung.

“Semuanya pengadaan langsung, nol tender. Artinya penyedia dipilih langsung. Kalau dipilih langsung, harusnya yang dapat merata. Ini yang dapat orangnya itu-itu saja,” kata Asmudyanto saat dikonfirmasi

Berdasarkan data realisasi pengadaan, penyedia berinisial ABU tercatat paling banyak mengerjakan paket Pokir, yakni 18 paket senilai Rp2,10 miliar di delapan kecamatan. Penerima paket Pokir terbanyak berikutnya adalah PT SMK dengan 16 paket senilai Rp1,93 miliar, CV ZMS dengan 15 paket senilai Rp1,84 miliar, dan CV HB dengan 15 paket senilai Rp1,05 miliar. Selanjutnya CV KB dengan 14 paket senilai Rp1,60 miliar di delapan kecamatan, CV JMM dengan 14 paket senilai Rp1,50 miliar, CV CTP dengan 14 paket senilai Rp1,36 miliar yang seluruhnya berada di Kecamatan Tigaraksa, serta CV PRM dengan 14 paket senilai Rp1,26 miliar di enam kecamatan. Delapan penyedia itu saja menguasai 120 paket Pokir senilai Rp12,64 miliar.

Penguasaan itu tidak berhenti di kecamatan. Penyedia yang sama juga mengerjakan paket di berbagai dinas. ABU, misalnya, total mengerjakan 30 paket fisik senilai Rp3,56 miliar; 18 di antaranya atau 60 persen adalah paket Pokir. CV KB mengerjakan 28 paket senilai Rp3,22 miliar, separuhnya paket Pokir dan 11 paket dari dinas. CV HB mengerjakan 30 paket senilai Rp2,94 miliar, separuhnya paket Pokir dan 12 paket dari dinas. Penyedia lain dengan paket terbanyak di level kabupaten antara lain CV AK dengan 31 paket senilai Rp4,20 miliar di 12 satuan kerja, CV TP dengan 29 paket senilai Rp5,44 miliar di 13 satuan kerja, serta CV ZMS dengan 29 paket senilai Rp3,71 miliar.

Secara keseluruhan, dari 651 penyedia paket fisik di Kabupaten Tangerang, 312 penyedia atau 47,9 persen mengerjakan lima paket atau lebih. Kelompok ini menguasai 3.314 paket senilai Rp623,79 miliar, atau 83 persen dari seluruh paket fisik yang tercatat nama penyedianya.

Menurut Asmudyanto, banyaknya paket yang dipegang satu penyedia terindikasi kuat tidak patuh pada aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya ketentuan sisa kemampuan paket (SKP). Dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, SKP dipakai untuk menilai kualifikasi penyedia pekerjaan konstruksi. Rumusnya, kemampuan paket dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan. Untuk usaha kecil, kemampuan paketnya lima, sehingga satu badan usaha kecil hanya boleh mengerjakan paling banyak lima paket konstruksi dalam waktu bersamaan. Untuk usaha nonkecil, batasnya enam paket atau 1,2 kali jumlah paket terbanyak yang pernah ditangani bersamaan dalam lima tahun terakhir.

Ketentuan itu, kata Asmudyanto, diduga tidak dijalankan. Sejumlah penyedia memegang hampir 30 paket fisik dalam satu tahun anggaran, tersebar di 12 sampai 13 satuan kerja. Sebagian besar paket itu berupa pengadaan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan berbeda di setiap kecamatan dan dinas, sementara jadwal paket Pokir menumpuk di triwulan terakhir. Akibatnya, banyak paket milik penyedia yang sama berpotensi berjalan dalam waktu bersamaan, jauh melampaui batas lima paket.

“Aturannya jelas, ada sisa kemampuan paket. Usaha kecil itu kemampuannya lima paket yang dikerjakan bareng. Ini ada yang pegang 30 paket setahun, di kecamatan iya, di dinas iya. Pejabat pengadaan di kecamatan satu tidak tahu penyedia ini sudah pegang berapa paket di kecamatan lain dan di dinas. Pernah dihitung SKP-nya tidak? Kalau tidak dihitung, berarti pengadaannya tidak patuh pada aturan PBJ, dan ujungnya mutu pekerjaan yang dikorbankan,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta KPK memeriksa dokumen kualifikasi dan penilaian SKP pada setiap paket yang dikerjakan para penyedia tersebut. Menurut Asmudyanto, dari dokumen itu akan terlihat apakah pejabat pengadaan benar-benar menghitung sisa kemampuan paket sebelum menunjuk penyedia, atau sekadar meneken penyedia yang sudah disodorkan.

Ia mengatakan, gambaran penguasaan paket makin terang setelah pihaknya mencocokkan profil badan usaha di LPJK Kementerian Pekerjaan Umum, data publik AHU Kementerian Hukum, dan data asosiasi. Hasilnya, 246 badan usaha terindikasi saling terafiliasi dalam 94 klaster dan memperoleh 1.811 paket fisik senilai Rp478,68 miliar. Dari jumlah itu, 670 paket senilai Rp74,94 miliar merupakan paket Pokir. Artinya, 46 persen paket Pokir atau 44,9 persen nilai Pokir yang telah direalisasikan jatuh ke badan usaha yang saling terafiliasi.

“Kelihatannya ratusan perusahaan. Begitu dibuka profilnya, pengurusnya itu-itu juga, nomor teleponnya sama, alamatnya sama. Ada yang jabatannya tinggal ditukar. Hampir separuh uang Pokir lari ke kelompok-kelompok seperti ini,” katanya.

Dari 94 klaster tersebut, 28 klaster memiliki tautan paling kuat, yakni dua pengurus yang sama, atau pengurus yang sama ditambah telepon, alamat, atau nomor AHU yang sama. Ke-28 klaster itu terdiri atas 83 badan usaha yang mengerjakan 785 paket senilai Rp151,64 miliar.

Klaster dengan paket Pokir terbesar terdiri atas delapan CV, yakni CV PMJP, CV JMM, CV YL, CV PMJ, CV AJP, CV HG, CV KA, dan CV DSR. Kelompok ini mengerjakan 75 paket fisik senilai Rp9,46 miliar di 17 satuan kerja, dengan 51 paket atau 68 persen di antaranya paket Pokir senilai Rp5,66 miliar di 11 kecamatan. Pengurus berinisial JM menjabat direktur di CV PMJP sekaligus komisaris di CV YL. Pengurus berinisial LH dan MR bertukar jabatan direktur dan komisaris di CV AJP dan CV PMJ.

Klaster kedua terdiri atas CV HB, CV SAS, CV ABM, CV BA, dan CV CTM. Kelompok ini mengerjakan 102 paket fisik senilai Rp11,22 miliar, termasuk 46 paket Pokir senilai Rp4,22 miliar di Kecamatan Pakuhaji, Pasar Kemis, Rajeg, dan Sepatan Timur. Pengurus berinisial SW dan S bertukar jabatan antara CV SAS dan CV ABM, dan tiga perusahaan dalam kelompok ini memakai satu nomor telepon yang sama.

Klaster ketiga terdiri atas tujuh CV, yakni CV PMK, CV LDK, CV AWB, CV NBM, CV MG, CV KMM, dan CV RB. Kelompok ini mengerjakan 55 paket fisik senilai Rp9,07 miliar. Sebanyak 34 paket atau 61,8 persen di antaranya paket Pokir senilai Rp4,15 miliar di Kecamatan Balaraja, Cikupa, Jambe, Solear, dan Tigaraksa. CV AWB dan CV RB berbagi alamat dan pengurus, sedangkan CV AWB dan CV PMK memakai nomor telepon yang sama.

“Tujuh bendera, tapi nyambung semua lewat orang, alamat, dan nomor telepon yang sama. Kami menduga pengendalinya satu,” ujarnya.

Pola bertukar jabatan juga ditemukan pada klaster lain. Di CV KB dan CV JB, pengurus berinisial M dan ARW bertukar posisi direktur dan komisaris. Kedua perusahaan itu mengerjakan 52 paket fisik senilai Rp5,97 miliar, termasuk 21 paket Pokir senilai Rp2,37 miliar di delapan kecamatan.

Pola serupa terjadi pada kelompok CV NK, CV SK, CV NC, dan CV GC. Pengurus berinisial AAS dan S bertukar jabatan di CV NK dan CV SK. Kelompok ini mengerjakan 48 paket fisik senilai Rp6,00 miliar, termasuk 30 paket Pokir senilai Rp3,36 miliar di delapan kecamatan. Adapun di CV AK dan CV BS, pengurus berinisial ZA dan AK bertukar jabatan dan memakai nomor telepon yang sama. Klaster ini memperoleh 55 paket senilai Rp7,70 miliar.

Tiga perusahaan lain, yakni CV AJA, NWC, dan MMU, memakai satu nomor telepon yang sama, dan pengurus berinisial YS tercantum di ketiganya. Ketiganya mengerjakan 34 paket fisik senilai Rp4,32 miliar, termasuk 21 paket Pokir senilai Rp2,78 miliar di Kecamatan Pasar Kemis, Rajeg, dan Sindang Jaya. Di Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, NWC memperoleh empat paket sejenis senilai Rp418,71 juta, sementara CV AJA memperoleh tiga paket senilai Rp414,97 juta di desa yang sama.

“Hari ini dia direktur, di perusahaan sebelah dia komisaris. Gantian. Itu cara lama biar kelihatan seperti bersaing, padahal satu dapur,” kata Asmudyanto.

Ia menilai hal paling janggal adalah sebaran lintas kecamatan dan lintas dinas. Pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan di masing-masing satuan kerja, yang semestinya bekerja sendiri-sendiri.

“Pejabat pengadaannya beda, camatnya beda, dinasnya beda, tapi yang dapat kelompoknya sama. Logikanya cuma satu, ada yang ngatur dari atas. Ini nyambung sama label Pokir di dokumen perencanaan. Paketnya sudah ada pemiliknya, penyedianya juga diduga sudah ditentukan,” tegasnya.

Menurut dia, pola tersebut diduga bertentangan dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan itu mewajibkan pengadaan dilakukan secara bersaing dan adil, serta mewajibkan semua pihak mencegah pertentangan kepentingan dan kolusi.

LSM Ksatria Muda juga meminta KPK memeriksa kemungkinan adanya pengembalian dana (cashback), imbalan (kickback), atau fee dalam pelaksanaan paket Pokir. Caranya dengan menelusuri aliran pembayaran dari rekening penyedia setelah kontrak dibayar, serta meminta keterangan para penyedia dan pejabat pengadaan.

“Kami tidak menuduh. Kami minta KPK cek, ada atau tidak cashback, kickback, atau fee dari penyedia ke pihak-pihak tertentu. Polanya kan sudah kelihatan, paketnya ke kelompok yang sama terus. Wajar kalau publik bertanya, ada apa di balik itu? KPK punya kewenangan buka rekening dan aliran uangnya. Kalau bersih, ya dibuktikan bersih. Kalau ada, harus diusut,” kata Asmudyanto.

Dalam laporannya, LSM Ksatria Muda meminta KPK memeriksa penyedia dalam 94 klaster tersebut, termasuk mengenai dugaan permintaan imbalan. KPK juga diminta menelusuri pemilik manfaat dan aliran pembayaran kontrak, serta meminta dokumen kualifikasi, penilaian sisa kemampuan paket, dan kontrak seluruh paket penyedia yang bersangkutan.

“Nama lengkap perusahaan, pengurusnya, sampai daftar paketnya sudah kami serahkan ke KPK. Kami minta KPK periksa penyedianya, telusuri siapa pemilik sebenarnya, dan ke mana uangnya mengalir,” kata Asmudyanto.

>Yan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *