Banten Raya

Revitalisasi Ratusan Juta SD.Negeri Patrasana 3 Disorot, Dugaan Kepsek Rangkap Jabatan Vendor Proyek

12
×

Revitalisasi Ratusan Juta SD.Negeri Patrasana 3 Disorot, Dugaan Kepsek Rangkap Jabatan Vendor Proyek

Sebarkan artikel ini
filter: 0; jpegRotation: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 124.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

BantenNet, TANGERANG – Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah di SD Negeri Patrasana 3, Kampung Pala Tegal, Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan.

Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan kepala sekolah merangkap sebagai vendor atau pelaksana proyek, tidak adanya papan informasi anggaran, hingga minimnya pengawasan dari instansi terkait.(18/11/2026)

Kepala SDN Patrasana 3, Rahmat, menjadi sorotan menyusul dugaan rangkap jabatan tersebut. Dugaan ini perlu mendapatkan klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan program revitalisasi yang menggunakan anggaran pemerintah.

Selain itu, di lokasi pekerjaan tidak terlihat adanya papan informasi kegiatan yang memuat nilai anggaran, sumber dana, volume pekerjaan, maupun waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Persoalan lainnya adalah aspek keselamatan kerja. Sejumlah pekerja diduga melakukan aktivitas pembangunan tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai. Hal ini menjadi perhatian karena pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang perlu diantisipasi melalui penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sementara itu Kepala Desa Patrasana, Mohammad Sobri, yang ditemui di kantor Desanya menyayangkan tata cara dan mekanisme pelaksanaan pembangunan Program Revitalisasi di SDN Patrasana 3 tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah desa semestinya lebih mengedepankan komunikasi, musyawarah, serta melibatkan unsur pemerintahan Desa dan kearifan lokal.

Seharusnya, koordinasi dengan Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat setempat itu sangat penting dilakukan agar pembangunan tersebut berjalan secara terbuka, juga menghindari kesalahpahaman, serta menciptakan sinergi antara pelaksana kegiatan dengan lingkungan masyarakat setempat,”ujar Sobri

Kekecewaan tersebut kini semakin menjadi perhatian karena sampai saat ini pihak Kepala Sekolah (red.Rahmat) yang juga selalu Vendor pelaksanaan pembangunan dinilai berjalan tanpa didahului musyawarah maupun keterlibatan unsur masyarakat setempat.

Menurutnya, “Ini Kepsek, Ngaco” padahal sebuah pembangunan di lingkungan Desa Patrasana bukan semata-mata persoalan fisik bangunan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial, komunikasi, dan partisipasi masyarakat,” terangnya

Sorotan dan kritikan tajam dari Kepala Desa Patrasana, Mohammad Sobri, bukan tidak berdasar, tetapi dirinya sangat menyayangkan pelaksanaan pembangunan tersebut.  Kekecewaan itu berkaitan dengan kondisi pelaksanaan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, terlebih menyangkut pembangunan fasilitas pendidikan di wilayahnya.

Sementara itu, Aman, selaku Ketua RT 009/03 yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Sekolah, mengaku sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Bahkan, menurutnya, tidak pernah ada musyawarah atau komunikasi terlebih dahulu terkait kegiatan revitalisasi di lingkungan sekolah.

Tidak dilibatkannya unsur masyarakat dan komite sekolah tersebut menambah pertanyaan mengenai mekanisme koordinasi serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program revitalisasi.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan dari instansi terkait juga menjadi perhatian. Seharusnya, pelaksanaan pembangunan fasilitas pendidikan mendapatkan pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi kualitas bangunan, penggunaan anggaran, transparansi, maupun keselamatan pekerja.

Program Revitalisasi Sekolah merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi, pembangunan, serta penyediaan fasilitas satuan pendidikan.

Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan instansi berwenang segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan serta memastikan pelaksanaan proyek sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan rangkap jabatan Kepala SDN Patrasana 3, Rahmat, sebagai vendor pelaksana proyek, serta persoalan tidak adanya papan informasi dan ketelibatan komite sekolah masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait lainnya.

Publik pun menunggu penjelasan pihak sekolah dan instansi terkait agar pelaksanaan revitalisasi SDN Patrasana 3 berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik

>Yan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *