BantenNet, TANGERANG – Kebijakan mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada 27 Oktober 2026 menuai sorotan tajam. Pengangkatan sejumlah tenaga pendidik menjadi pejabat struktural, mulai dari Kepala Seksi (Kasi) hingga Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dipertanyakan dari sisi urgensi, kebutuhan organisasi, hingga kesesuaiannya dengan regulasi.
Tokoh masyarakat Tangerang, Kurtubi, menilai kebijakan tersebut menimbulkan kontradiksi serius, mengingat Kabupaten Tangerang masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik dalam jumlah besar.
Pengangkatan tersebut tertuang dalam SK Bupati Tangerang Nomor 1105/2026. Namun, menurut Kurtubi, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan dan urgensi penempatan sejumlah guru ke jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan.
Pasalnya, pada Agustus 2026 lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Supriyadi, secara terbuka menyampaikan bahwa daerah tersebut masih kekurangan sekitar 8.000 guru.
“Bagaimana mungkin daerah yang masih kekurangan sekitar 8.000 guru justru menarik tenaga pendidik dari sekolah untuk ditempatkan menjadi Kasi dan Kabid di kantor dinas? Kalau memang kebijakan itu didasarkan pada kebutuhan organisasi, pemerintah harus mampu menjelaskan secara rasional dan terukur. Jangan sampai prioritasnya justru terbalik,” tegas Kurtubi.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya dijelaskan sebagai bagian dari mutasi dan promosi ASN. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengalihan tenaga pendidik ke jabatan struktural tidak semakin memperburuk kekurangan guru di sekolah-sekolah, terutama yang masih membutuhkan tenaga pengajar untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar.
Selain persoalan kebutuhan tenaga pendidik, Kurtubi juga mempertanyakan aspek regulasi dalam pengangkatan guru ke jabatan struktural.
Ia menyoroti Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 yang disebut masih menjadi rujukan terkait larangan pengalihan PNS guru ke jabatan struktural serta ketentuan mengenai usulan penambahan formasi guru apabila kekurangan tenaga pendidik terjadi akibat pengalihan jabatan oleh pemerintah daerah.
Kurtubi meminta Pemkab Tangerang menjelaskan apakah kebijakan mutasi tersebut telah melalui kajian hukum dan pertimbangan teknis kepegawaian yang memadai, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Ia menegaskan, promosi dan mutasi ASN harus dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kualifikasi, kinerja, serta kebutuhan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Jangan sampai promosi jabatan hanya menjadi keputusan administratif atau berdasarkan kehendak pimpinan, tanpa didukung kajian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan dampak terhadap pelayanan pendidikan,” ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut transparan, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, Kurtubi mendesak Pemkab Tangerang membuka lima dokumen penting kepada publik dan DPRD Kabupaten Tangerang.
Pertama, Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang menjadi dasar penentuan kebutuhan pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan.
Kedua, hasil uji kompetensi manajerial dan teknis terhadap para guru yang diangkat menjadi pejabat struktural, sebagai bukti bahwa penempatan tersebut sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan.
Ketiga, peta kebutuhan dan distribusi guru di Kabupaten Tangerang, termasuk data sekolah asal para guru yang dimutasi serta kondisi ketersediaan tenaga pendidik setelah pengalihan jabatan dilakukan.
Keempat, pertimbangan teknis dari BKN Kantor Regional III Bandung, terkait proses mutasi, promosi, serta kesesuaian pengangkatan tersebut dengan ketentuan kepegawaian.
Kelima, dasar hukum dan kajian regulasi yang digunakan Pemkab Tangerang dalam mengambil kebijakan tersebut, termasuk penjelasan mengenai penerapan Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004.
Kurtubi juga meminta BKN Kantor Regional III Bandung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengangkatan tersebut. Sementara itu, DPRD Kabupaten Tangerang didorong untuk menggunakan fungsi pengawasan guna memastikan kebijakan mutasi dan promosi ASN tidak mengabaikan kebutuhan pelayanan pendidikan masyarakat.
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang juga diminta menjamin bahwa pengalihan guru ke jabatan struktural tidak menyebabkan kekosongan tenaga pengajar yang mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Pemerintahan yang baik tidak melarang guru berkarier dan mengembangkan kompetensinya. Namun, setiap penempatan harus melalui proses yang terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai puluhan siswa kehilangan hak mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena tenaga pengajarnya ditarik untuk mengisi jabatan struktural di kantor dinas,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari Pemkab Tangerang maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terkait dasar pertimbangan, kajian kebutuhan organisasi, serta dampak pengalihan sejumlah guru ke jabatan struktural masih diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat.
> ldn













