banner 468x60
Opini

OPINI HUKUM: MENOLAK RELOKASI BADAK JAWA DEMI MENCEGAH KERUSAKAN NYATA

9

Oleh: Abdul Ghofur, S.H.
Direktur LBH GEMMA

BantenNet, OPINI – Rencana kebijakan relokasi atau translokasi Badak Jawa _(Rhinoceros sondaicus)_ atau yang lebih dikenal Badak Banten dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Provinsi Banten, menuju kawasan lain di luar wilayah tersebut, termasuk wacana pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur, telah memicu perdebatan serius di tengah masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat konservasi.

Pemerintah mendasari rencana kebijakan ini sebagai bentuk ikhtiar mitigasi bencana alam, pengurangan kepadatan populasi di semenanjung, serta peningkatan keragaman genetik spesies. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa spesies ini memiliki kerentanan fisiologis yang sangat ekstrem terhadap intervensi fisik manusia, sebagaimana tercermin dari insiden kematian individu badak jantan bernama Mustofa pasca-translokasi pada November 2025. Atas dasar urgensi perlindungan satwa terancam punah tersebut, LBH GEMMA memandang perlu untuk membuat pendapat hukum dengan memadukan kerangka hukum positif nasional serta prinsip etika hukum Islam _(ushul fiqih)_.

Pendapat hukum ini berpijak pada ketentuan konstitusional dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang mewajibkan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Secara spesifik, analisis ini bertumpu pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai asas kehati-hatian _(precautionary principle)_, yang menegaskan bahwa ketidakpastian dampak suatu kegiatan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah pencegahan kerusakan lingkungan. Diperkuat dengan kerangka yuridis kaidah ushul fiqih berbunyi “Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح), yang menetapkan bahwa menolak kerusakan atau bahaya harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan atau manfaat. Menurut penulis, kaidah ini berfungsi sebagai instrumen uji proporsionalitas ketika sebuah tindakan kebijakan mengandung pertentangan antara harapan manfaat dan ancaman kerusakan.

Dalam doktrin hukum lingkungan modern maupun sistem hukum Islam, setiap kebijakan publik yang menyangkut keselamatan makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem wajib tunduk pada kalkulasi risiko yang ketat dan terukur. Apabila diuji menggunakan kerangka yang telas penulis sebutkan, alasan pemerintah untuk menghindari risiko bencana letusan gunung berapi di masa depan, mengurai kepadatan populasi di Ujung Kulon, dan memperbaiki variasi genetik memang dapat dikualifikasikan sebagai ikhtiar meraih kemaslahatan _(jalbul mashalih)_. Kendati tujuan tersebut sah secara normatif, sifat manfaat yang diharapkan masih berada pada tataran prediksi jangka panjang yang belum pasti terjadi _(zhanni)_, baik menyangkut ketepatan waktu terjadinya bencana maupun tingkat keberhasilan adaptasi satwa di lokasi yang baru.

Sebaliknya, rangkaian tindakan teknis dalam proses relokasi yang mencakup penangkapan di alam liar, pembiusan, pengangkutan jarak jauh, hingga pelepasan di ekosistem baru, menghadirkan ancaman kerusakan yang bersifat langsung, nyata, dan seketika _(mafsadah muhaqqaqah)._

Kerusakan pertama dan paling fatal adalah ancaman kematian langsung akibat stres ekstrem yang dipicu oleh intervensi manusia, di mana kematian badak bernama Mustofa pada November 2025 menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan mengenai tingginya risiko fatalitas translokasi. Selain itu, memindahkan satwa endemik ke lingkungan baru berisiko memutus rantai adaptasi evolusionernya, memicu kerentanan terhadap patogen atau penyakit baru, serta menekan tingkat reproduksi alami. Di sisi lain, pemindahan ikon utama Ujung Kulon ke luar daerah dikhawatirkan akan melemahkan urgensi perlindungan ketat kawasan konservasi di Banten, sehingga berpotensi membuka celah bagi tekanan alih fungsi lahan maupun aktivitas eksploitasi pertambangan di kawasan penyangga sekitarnya.

Berdasarkan pertemuan antara kepastian bahaya dan spekulasi manfaat tersebut, prinsip hukum administrasi yang baik serta kaidah dar’ul mafasid mewajibkan pengambil kebijakan untuk memprioritaskan pencegahan bahaya yang sudah nyata di depan mata. Mengorbankan nyawa satwa langka yang berstatus kritis _(critically endangered)_ saat ini demi mengejar skenario penyelamatan di habitat baru yang belum teruji merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian _(ihtiyath)_. Penolakan terhadap relokasi keluar wilayah ini tentu tidak dimaknai sebagai sikap pasif atau pembiaran terhadap ancaman kepunahan, melainkan dorongan untuk menempuh alternatif kebijakan yang paling minim risiko _(akhaffudh dhararain)_. Dalam koridor amanah pelestarian alam _(hifzhul bi’ah)_, langkah penyelamatan seharusnya difokuskan pada perbaikan dan penguatan habitat asli di Ujung Kulon, antara lain melalui pemberantasan tanaman invasif langkap _(Arenga obtusifolia)_ untuk memulihkan sumber pakan, perluasan koridor jelajah satwa pada zona aman di dalam kawasan TNUK, serta pembangunan sistem mitigasi bencana lokal tanpa memisahkan satwa dari ekosistem aslinya.

Berdasarkan seluruh uraian dasar hukum dan analisis yuridis di atas, LBH GEMMA menyimpulkan bahwa rencana kebijakan relokasi Badak Jawa keluar dari Taman Nasional Ujung Kulon bertentangan dengan asas kehati-hatian _(precautionary principle)_ dalam hukum lingkungan nasional serta menyalahi kaidah _dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih_, sebab kebijakan tersebut mempertaruhkan keselamatan satwa dari bahaya kematian yang nyata demi mengejar proyeksi manfaat jangka panjang yang masih bersifat spekulatif.

Oleh karena itu, LBH GEMMA merekomendasikan kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi / Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional), Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Menteri Hak Asasi Manusia / HAM, serta seluruh instansi terkait untuk segera membatalkan wacana relokasi Badak Jawa ke luar Provinsi Banten, melakukan evaluasi menyeluruh serta transparan atas insiden kematian badak pasca-translokasi sebelumnya, dan mengalihkan prioritas anggaran maupun program kerja pada restorasi ekosistem serta penguatan mitigasi bencana in-situ di Taman Nasional Ujung Kulon.

Exit mobile version