banner 468x60
Opini

Presiden Prabowo Sebaiknya Tidak Mengusulkan Dasco Sebagai Salah Satu Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran

8
ilustrasi, Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tidak Mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Salah Satu Dari Dua Calon Wakil Presiden Pengganti Gibran Rakabuming Raka Kepada MPR. ( dok. foto : By google)

Oleh: Kurtubi Pemerhati Pemerintahan dan Kebijakan Publik

BantenNet, OPINI – Presiden Prabowo Subianto sebaiknya tidak mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu dari dua calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.

Usulan ini disampaikan bukan karena meragukan kapasitas pribadi Dasco. Dasco adalah politisi yang berpengalaman di parlemen dan di partai.

Usulan ini disampaikan karena pertimbangan rasional, konstitusional, dan kelembagaan. Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden harus dipilih berdasarkan kebutuhan negara, bukan berdasarkan kedekatan personal.

Berikut adalah alasan alasan rasional mengapa Presiden sebaiknya tidak mengusulkan Dasco.

ALASAN 1: AGAR TIDAK TERJADI PENUMPUKAN JABATAN STRATEGIS PADA SATU ORANG

Dasco saat ini berdasarkan data publik memegang dua jabatan strategis sekaligus:

1. Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.
2. Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Jika Dasco ditambah dengan jabatan Wakil Presiden, maka satu orang yang sama akan berada di tiga pusat kekuasaan sekaligus: eksekutif, legislatif, dan partai politik.

Dalam ilmu tata negara, kondisi seperti ini tidak ideal karena akan melemahkan fungsi pengawasan.

DPR membutuhkan kemandirian untuk mengawasi pemerintah. Partai politik membutuhkan kemandirian untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah membutuhkan mitra yang dapat memberikan masukan secara objektif.

Jika satu orang merangkap ketiga peran tersebut, maka fungsi pengawasan dan fungsi koreksi akan sulit berjalan secara optimal.

Presiden membutuhkan Wakil Presiden yang fokus penuh pada tugas eksekutif, bukan Wakil Presiden yang masih terikat pada tugas legislatif dan tugas partai.

ALASAN 2: AGAR DPR TETAP MEMILIKI JEMBATAN YANG EFEKTIF DENGAN PEMERINTAH

Dalam praktik ketatanegaraan, hubungan antara Presiden dan DPR sangat menentukan keberhasilan pemerintahan.

Dasco selama ini berdasarkan data publik dikenal sebagai salah satu figur yang aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah dan DPR.

Jika Dasco dipindahkan dari DPR ke jabatan Wakil Presiden, maka pemerintah akan kehilangan salah satu jembatan komunikasi yang paling efektif di parlemen.

Wakil Presiden memiliki tugas protokol dan tugas eksekutif yang sangat padat. Wakil Presiden tidak dapat setiap hari berada di DPR untuk melakukan komunikasi politik lintas fraksi.

Oleh karena itu, secara rasional, lebih bermanfaat bagi Presiden untuk mempertahankan Dasco di DPR sebagai mitra strategis pemerintah, daripada memindahkannya ke jabatan Wakil Presiden.

Presiden membutuhkan Dasco di DPR. Presiden membutuhkan Wakil Presiden yang lain di Istana.

ALASAN 3: AGAR WAKIL PRESIDEN MEMILIKI PENGALAMAN EKSEKUTIF YANG MELENGKAPI PRESIDEN

Presiden Prabowo memiliki latar belakang yang kuat di bidang militer, pertahanan, keamanan, dan kepemimpinan strategis.

Wakil Presiden yang ideal adalah Wakil Presiden yang dapat melengkapi latar belakang tersebut.

Wakil Presiden yang ideal adalah figur yang memiliki pengalaman memimpin pemerintahan eksekutif secara langsung, misalnya pernah menjadi kepala daerah, pernah menjadi menteri yang mengelola birokrasi, atau pernah memimpin lembaga eksekutif.

Berdasarkan data publik, karier Dasco lebih banyak berada di bidang legislatif, kepartaian, dan akademik.

Dasco pernah menjadi anggota DPR, Wakil Ketua DPR, Ketua Harian Partai Gerindra, dan pernah menjadi Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

Karier tersebut adalah karier yang terhormat. Tetapi karier tersebut berbeda dengan karier eksekutif.

Pengalaman legislatif berfokus pada pembuatan undang-undang dan pengawasan. Pengalaman eksekutif berfokus pada pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran, pengelolaan birokrasi, dan penanganan krisis secara langsung.

Untuk melengkapi Presiden, Wakil Presiden sebaiknya berasal dari latar belakang eksekutif, teknokratik, atau ekonomi. Bukan dari latar belakang legislatif yang sama dengan fungsi yang sudah ada di DPR.

ALASAN 4: AGAR KOALISI PEMERINTAHAN TETAP SOLID DAN INKLUSIF

Presiden Prabowo memimpin pemerintahan dengan dukungan koalisi yang besar. Koalisi tersebut terdiri dari berbagai partai politik: Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan partai-partai lainnya.

Keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kekompakan koalisi tersebut.

Jika Presiden mengusulkan calon Wakil Presiden yang juga berasal dari Partai Gerindra, maka secara simbolik, koalisi akan melihat bahwa jabatan Presiden dan jabatan Wakil Presiden berasal dari partai yang sama.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan pertanyaan di internal koalisi: Mengapa partai-partai koalisi lainnya tidak diberi ruang?

Presiden tentu memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan siapa pun. Tetapi dalam politik, simbol dan persepsi sangat penting.

Agar koalisi tetap solid, Presiden sebaiknya mengusulkan calon Wakil Presiden yang dapat diterima oleh seluruh partai koalisi, bukan hanya oleh satu partai.

Calon Wakil Presiden yang berasal dari luar Gerindra, atau calon yang bersifat independen dan teknokratik, akan lebih mudah diterima sebagai perekat koalisi.

Calon tersebut akan dilihat sebagai milik bersama, bukan sebagai milik satu partai.

ALASAN 5: AGAR PEMERINTAHAN MEMILIKI PEMBAGIAN PERAN YANG JELAS

Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang memiliki pembagian peran yang jelas.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tertentu.
DPR sebagai lembaga pengawas dan pembuat undang-undang.
Partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Jika Dasco menjadi Wakil Presiden, maka pembagian peran tersebut menjadi tidak jelas.

Apakah Dasco akan berbicara sebagai Wakil Presiden, sebagai Wakil Ketua DPR, atau sebagai Ketua Harian Gerindra?

Ketidakjelasan peran ini akan menyulitkan birokrasi, menyulitkan DPR, dan menyulitkan partai politik.

Birokrasi akan bingung: Perintah yang datang dari Wakil Presiden itu perintah eksekutif atau perintah partai?

DPR akan bingung: Apakah Wakil Ketua DPR yang menjadi Wakil Presiden masih dapat mengawasi pemerintah secara objektif?

Partai politik akan bingung: Apakah keputusan partai itu keputusan partai atau keputusan pemerintah?

Agar tidak terjadi kebingungan kelembagaan, Presiden sebaiknya memilih calon Wakil Presiden yang tidak merangkap jabatan partai dan tidak merangkap jabatan DPR.

ALASAN 6: AGAR PRESIDEN MENDAPATKAN WAKIL PRESIDEN YANG FOKUS PADA PROGRAM, BUKAN PADA POLITIK HARIAN

Tugas Wakil Presiden ke depan sangat berat: menangani kemiskinan, menangani ketahanan pangan, menangani ketahanan energi, menangani pendidikan, menangani kesehatan, dan menangani transformasi digital.

Semua tugas tersebut membutuhkan fokus penuh pada program eksekutif.

Dasco selama ini berdasarkan data publik dikenal sebagai figur yang sangat aktif dalam politik harian: komunikasi antar fraksi, penyelesaian kebuntuan politik, dan pengelolaan dinamika partai.

Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan di DPR dan di partai. Tetapi kemampuan tersebut berbeda dengan kemampuan pengelolaan program eksekutif secara teknis.

Presiden membutuhkan Wakil Presiden yang dapat fokus 100 persen pada program eksekutif, tanpa harus membagi waktu untuk mengurus DPR dan mengurus partai.

Jika Wakil Presiden masih harus mengurus DPR dan partai, maka fokus Wakil Presiden terhadap program akan terbagi.

Oleh karena itu, secara rasional, Presiden sebaiknya mengusulkan calon Wakil Presiden yang sejak awal memang disiapkan untuk tugas eksekutif, bukan calon yang harus melepaskan dua jabatan strategis lainnya.

BUKAN MASALAH ORANG, TETAPI MASALAH PENEMPATAN

Alasan-alasan di atas tidak menyatakan bahwa Dasco tidak mampu.

Alasan-alasan di atas menyatakan bahwa Dasco lebih tepat ditempatkan di tempatnya sekarang.

Dasco tepat di DPR sebagai Wakil Ketua DPR.
Dasco tepat di Gerindra sebagai Ketua Harian.
Presiden tepat memiliki Dasco sebagai mitra strategis di parlemen dan di partai.

Jika Presiden mengusulkan Dasco, maka Presiden akan kehilangan mitra terbaiknya di DPR, akan menciptakan penumpukan jabatan, dan akan mempersempit representasi koalisi.

Jika Presiden tidak mengusulkan Dasco, maka Presiden akan tetap memiliki Dasco sebagai mitra di DPR dan di partai, sekaligus memiliki Wakil Presiden baru yang dapat melengkapi pemerintahan.

Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang menumpuk semua orang yang dipercaya di satu tempat. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat.

Exit mobile version