Oleh: Kurtubi
Forum Musyawarah Ulama, Akademisi & Tokoh Masyarakat Banten
BantenNet, TANGERANG – Sebagian besar warga Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, telah menyerahkan tanah dan bangunannya kepada pihak pengembang melalui mekanisme jual beli. Dalam proses tersebut, pengembang menyediakan lahan kosong sebagai lokasi relokasi, sementara warga hanya menerima pembayaran untuk bangunan rumah yang mereka miliki.
Nilai pembayaran bangunan dilakukan secara bervariasi, berkisar antara Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per meter, tergantung hasil penilaian. Sistem pembayaran pun dilakukan bertahap, yakni 80 persen dibayarkan di awal saat penandatanganan kesepakatan, sedangkan sisa 20 persen baru dilunasi dalam rentang waktu enam bulan hingga satu tahun. Sementara itu, pembangunan rumah di lokasi relokasi sepenuhnya dilakukan sendiri oleh warga yang terdampak.
Kini warga telah menempati kawasan relokasi baru. Namun, kenyataan yang mereka hadapi jauh dari harapan awal. Persoalan utama yang muncul adalah keterbatasan akses jalan. Saat ini hanya terdapat satu jalur keluar-masuk, yakni melalui Jalan Kalibaru, Desa Pangkalan, dengan jarak yang cukup jauh dari pemukiman warga.
Di sisi lain, akses langsung menuju kawasan pembangunan pengembang telah ditutup menggunakan dinding pembatas tinggi. Kondisi tersebut berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi menurun drastis, warung-warung menjadi sepi, kontrakan kehilangan penghuni, dan mobilitas warga semakin sulit.
Akses Terbatas, Ekonomi Warga Terpuruk
Keterbatasan akses menjadi persoalan paling dirasakan warga saat ini. Dengan hanya satu jalur utama yang cukup jauh, kawasan relokasi seolah berubah menjadi wilayah yang terisolasi.
Jarak tempuh yang bertambah membuat biaya transportasi meningkat dan akses menuju fasilitas umum seperti pasar, sekolah, maupun layanan kesehatan menjadi lebih sulit. Situasi ini tidak hanya memengaruhi mobilitas, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat.
Penutupan akses lama dengan dinding pembatas dinilai memutus hubungan warga dengan lingkungan asal mereka. Jika sebelumnya kawasan tersebut ramai dilalui masyarakat, kini arus lalu lintas berpindah jauh dari permukiman warga relokasi. Dampaknya, warung-warung kehilangan pelanggan dan usaha kontrakan menjadi sepi.
Warga yang semula berharap pembangunan besar akan meningkatkan nilai ekonomi lingkungan justru mengalami kondisi sebaliknya. Kawasan relokasi kehilangan nilai strategis karena sulit dijangkau dan minim aktivitas masyarakat.
Masalah ini bukan sekadar soal jalan, melainkan menyangkut urat nadi kehidupan ekonomi warga.
Harapan Kemajuan Berubah Menjadi Beban
Pada awalnya, warga menyetujui pelepasan tanah dengan harapan pembangunan akan membawa kemajuan dan kesejahteraan. Namun kondisi yang dirasakan saat ini justru bertolak belakang.
Dalam prinsip relokasi yang ideal, masyarakat seharusnya memperoleh kualitas hidup yang lebih baik atau minimal setara dengan sebelumnya. Infrastruktur harus lebih memadai, akses lebih mudah, dan peluang ekonomi tetap terbuka.
Namun di Desa Muara, warga justru menghadapi akses jalan yang jauh dan keterbatasan mobilitas yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan.
Keberadaan dinding pembatas tinggi juga memunculkan kesan adanya pemisahan antara kawasan pembangunan baru dengan pemukiman warga relokasi. Secara simbolis, kondisi ini dinilai memperlihatkan bahwa pembangunan lebih berorientasi pada kepentingan proyek dibanding keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar.
Hingga kini, sebagian warga merasa belum merasakan manfaat nyata dari pembangunan besar yang hadir di wilayah mereka. Sebaliknya, beban hidup bertambah karena akses semakin sulit dan aktivitas ekonomi menurun.
Tanggung Jawab Sosial Pengembang
Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab pengembang tidak berhenti setelah proses pembayaran tanah selesai. Pengembang juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat terdampak.
Penyediaan akses yang layak, aman, dan terhubung dengan pusat aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dari tanggung jawab tersebut. Penutupan akses lama seharusnya diimbangi dengan pembukaan jalur baru yang lebih baik dan lebih dekat, bukan justru membuat warga semakin terisolasi.
Selain itu, perencanaan tata ruang seharusnya mempertimbangkan konektivitas kawasan relokasi agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial secara normal.
Kesimpulan
Kasus relokasi warga Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, menjadi gambaran bahwa pembangunan besar tidak selalu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat terdampak.
Secara fisik mungkin terjadi perubahan kawasan, tetapi dari sisi sosial dan ekonomi, warga justru menghadapi kemunduran. Akses yang terbatas, lingkungan yang terisolasi, serta menurunnya aktivitas usaha menjadi bukti bahwa aspek kemanusiaan dan keberlanjutan sosial belum sepenuhnya terpenuhi.
Harapan warga sebenarnya sederhana: pembangunan tidak menjadikan mereka korban atas nama kemajuan. Diperlukan perhatian serius dari pengembang maupun pemerintah daerah untuk memastikan akses yang layak tetap tersedia dan kehidupan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik.
Sebab pembangunan yang benar-benar maju adalah pembangunan yang mampu membawa masyarakatnya ikut tumbuh dan sejahtera bersama.
